JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dalam upaya meningkatkan kapasitas, pimpinan dan anggota DPR Papua mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, Pemekaran dan Produk Hukum Daerah di Swiss-Belhotel Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 5 – 7 Juli 2022.
Asisten I Setda Provinsi Kepulauan Riau, Raja Hery Mokhrizal mewakili Gubernur Kepulauan Riau menyambut hangat kedatangan pimpinan dan anggota DPR Papua bersama staf sekretariat DPR Papua.
“Kami selaku Pemprov Kepulauan Riau mendapat kehormatan, yang dapat membanggakan dari kami sendiri, atas kedatangan bapak ibu, pimpinan dan anggota DPR Papua di Kota Batam, Kepri. Salam hangat dari bapak Gubernur kami,” kata Raja Hery Mokhrizal.
Raja Hery menginformasikan jika Provinsi Kepri memiliki 2.403 gugus pulau, dimana 380 pulau telah bernama dan berpenghuni, selebihnya masih kosong. Kepulauan Riau memiliki luas darat 8000,2 km dengan luasan laut 96 persen, lebih banyak lautnya daripada daratan.
Namun, lanjutnya, PAD yang lebih dominan adalah pajak kendaraan bermotor dan saat ini Pemprov Kepri masih perjuangkan retribusi dari labuh jangkar, karena letak geografis dengan menghadap beberapa benua dan lintasan kapal per tahunnya mencapai 180 ribu kapal.
“Akibatnya, kami masih melihat-lihat dan mendapatkan bagian dari PAD dari retribusi labuh jangkar. Ada hal-hal yang tarik ulur untuk PAD labuh jangkar ini,” jelasnya.
Raja Hery mengaku jika Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan Papua, apalagi Papua memiliki kekhususan dengan adanya Otsus. “Di Papua ada Otsus, dengan berpikir mengedepankan anak cucu ke depan, karena itu anugerah dari Tuhan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat asli Papua,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH mengatakan, jika kegiatan bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR Papua ini, merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun.
“Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Apalagi, setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan regulasi, sehingga dengan menghadirkan narasumber ini dapat menjadi bekal bagi pimpinan dan anggota dewan, sehingga tidak ada kepincangan antara pemerintah daerah dan pusat,” kata Yunus Wonda.
Apalagi, kata Yunus Wonda, materi yang diberikan dalam bimtek ini, diantaranya Strategi Penyelesaian Perdasi dan Perdasus sesuai Amanat UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Latar Belakang serta Perkembangan Implementasi Pemekaran Provinsi Papua, Gambaran Umum Pengelolaan Dana dalam Rangka Otsus Papua dan Penganggaran Otsus Papua.
Dipilihnya Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri sebagai tempat pelaksanaan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPR Papua, jelas Yunus Wonda, lantaran Batam, Provinsi Kepri memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi.
“Di Kepri, pajak kendaraan bermotor sangat tinggi. Padahal, di Kota Jayapura, Papua masih menggunakan plat nomor dari luar Papua, padahal plat nomor PA sudah diberlakukan beberapa tahun lalu, sehingga kelihatan kita belum bisa mengejar target PAD,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yunus Wonda, dari sisi industri di Batam, Kepri cukup banyak sehingga membuat mampu menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan tentu memberikan kontribusi PAD yang besar bagi daerah.
“Nah, ini menjadi tantangan bagi Papua. Kami juga ingin memiliki kawasan industri, namun sampai saat ini, pemerintah pusat tidak memberikan ruang untuk itu, bagaimana memberikan jaminan keamanan bagi investor yang akan masuk ke Papua, sehingga ada industri-industri masuk ke Papua seperti pabrik Semen, tekstil, kayu dan lainnya, kenapa tidak bisa hadir di Papua? Padahal bahan bakunya tersedia melimpah di Papua,” paparnya.
Yunus menegaskan meski banyak regulasi dan pemekaran di Papua, namun selama tidak ada industri di Papua, maka Papua tidak akan pernah maju dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi paling timur Indonesia ini.
“Untuk itu, kami anggota DPR Papua mencoba melihat pulau kecil di Kepri ini, namun bisa memberikan PAD yang tinggi bagi daerah, meski mereka tidak memiliki Otonomi Khusus seperti di Papua. Meski Papua memiliki kekhususan, namun implementasinya tidak sesuai yang diharapkan rakyat Papua,” pungkasnya. (bat)
