banner 728x250

Freeport Rekrut Karyawan Baru, Laurenzus Kadepa Sebut Tidak Adil

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sedikitnya 81 lowongan pekerjaan dibuka oleh PT Freeport Indonesia untuk bekerja di 19 departemen dan devisi. Bahkan, Freeport melakukan jemput bola terkait rencana merekrut karyawan baru itu seperti diwartakan salah satu media online lokal baru-baru ini.

Menanggapi rencana rekrutmen tenaga kerja untuk posisi khusus dalam lingkungan PT Freeport Indonesia, Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I DPR Papua mengingatkan PT Freeport Indonesia sebaiknya menyelesaikan permasalahannya dengan para karyawan yang melakukan mogok kerja sebelum membuka lowongan pekerjaan.

banner 325x300

“Ini tidak adil. Karena mereka membuka kesempatan kerja dengan mengatasnamakan Papua, sementara di sisi lain mereka membunuh orang Papua dengan perilaku bisnis mereka yang buruk,” tegas Kadepa kepada papuaterkini.com, Minggu, 7 Agustus 2022.

Baca Juga : Buru Moker Freeport Tagih Janji DPR Papua dan Presiden Jokowi

Apalagi, kata Kadepa, permasalahan dengan karyawan mogok kerja yang mencapai 8.300 orang sampai saat ini belum selesai. Bahkan, nasib ribuan karyawan itu terkatung-katung sampai saat ini.

“Permasalahan mogok kerja belum selesai. Saya meminta PT Freeport Indonesia segera penuhi hak-hak para pekerja yang melakukan mogok kerja dan meminta manajemen PT Freeport Indonesia untuk ikut bertanggung jawab dalam permasalahan mogok kerja itu,” tandas politisi Partai NasDem ini.

Kadepa menilai bahwa Manajemen PT Freeport telah mengorbankan orang Papua di atas Tanah Papua dengan melakukan PHK yang tidak sesuai aturan itu. “Jadi, sebaiknya oknum-oknum dalam manjemen PT Freeport Indonesia tidak usah bersandiwara dengan Orang Papua dan mulai bekerja untuk penuhi hak para karyawan yang melakukan mogok kerja,” ujarnya.

Laurenzus Kadepa meminta manajemen PT Freeport Indonesia untuk tidak menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran norma kerja yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. “Saya meminta Pemprov Papua harus tegas dengan masalah ini,” pungkasnya.(bat)

banner 325x300

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.