JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Papua, Nioluen Kotouki meminta Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua segera menfungsikan SMA Negeri Lapago yang berada di Distrik Hubikiak, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
“Segera fungsikan SMA Negeri Lapago di Wamena ini,” tegas Nioluen Kotouki di Kota Jayapura, Sabtu, 26 Agustus 2022.
Nioluen Kotouki yang mengaku baru saja selesai melakukan reses dengan mengunjungi SMA Negeri Lapago di Wamena, Jayawijaya, baru-baru ini.
Baca Juga : Nilai Pengibaran Bintang Kejora Perkeruh Suasana, Nioluen Kotouki Minta Polisi Ungkap Pelaku
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendapati SMA Negeri Lapago Wamena memiliki areal sekitar 15 hektar, dimana bangunan sekolah sudah dibangun, ruang lab, tiga rumah guru, 1 unit rumah tinggal tinggal pondasi dan rumah dinas kepala sekolah. Selain itu, juga tengah dibangun tiga barak asrama pelajar SMA Negeri Lapago.
Hanya saja, SMA Negeri Lapago Wamena itu sudah dibangun sejak 2018, namun hingga kini belum difungsikan. Mestinya, sudah melakukan penerimaan siswa baru.
“Saat kami turun ke sana, bangunan yang luar biasa ini, artinya kosong. Rumput naik tinggi, gedung sudah dibangun tapi fasilitas di dalamnya seperti kursi, meja, papan tulis dan lainnya belum tersedia, termasuk isi laboratorium,” ungkapnya.
Selain itu, barak asrama untuk pelajar SMA Negeri Lapago itu, juga belum selesai dibangun 100 persen. Diperkirakan baru mencapai 85 persen.
“Dinas Pendidikan harus segera bertanggungjawab terhadap SMA Negeri Lapago ini. Sebab, tidak salah sudah 3 kali ganti kepala sekolah. Terakhir, Kepala SMA Negeri Lapago Wamena, Denius Kogoya itu, baru dilantik 4 bulan,” ujarnya.
“Saat kami turun, di sana hanya kepala sekolah sendiri, belum ada guru, apalagi murid. Ini sangat disayangkan, karena dari 2018 dibangun dengan anggaran pemerintah, namun belum difungsikan,” sambungnya.
Nioluen Kotouki menilai ada yang tidak beres dari SMA Negeri Lapago, baik dari fisik, SDM terutama guru dan siswa sehingga pihaknya menegur Dinas Pendidikan agar segera mengontrol sekolah unggulan program dari Gubernur Papua ini.
“Kami minta segera difungsikan dan kepada instansi terkait untuk melihat anggaran sejak 2018 hingga sekarang, karena bangunan asrama atau barak pelajar itu tidak tidak 100 persen. Proyek itu siapa yang kerjakan? Pihak ketiga itu perlu dicari untuk segera mempertanggungjawabkan. Tidak bisa kita main-main, karena sekolah ini harus segera difungsikan,” pungkasnya. (bat)
