banner 728x90 ---- banner 728x90

Keluarga Lukas Enembe Tolak Tawaran KPK

Keluarga besar Lukas Enembe menggelar pers conference bersama ratusan pendukungnya di depan gerbang masuk kediaman pribadi Gubernur Papua di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 30 September 2022.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tampaknya tawaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka kasus gratifikasi, ditolak mentah-mentah oleh keluarga Lukas Enembe.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyampaikan jika Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam pembicaraan melalui telepon seluler miliknya dengan Gubernur Lukas Enembe pada saat mendapat kunjungan pimpinan Komnas HAM RI, Kamis, 29 September 2022. Intinya, KPK menawarkan agar Lukas Enembe diperiksa kesehatannya oleh dokter KPK dan dokter dari IDI di Jakarta. Jika hasilnya memang sakit, maka Lukas Enembe dipersilahkan untuk berobat Singapore.

Mewakili Keluarga Lukas Enembe, Elvis Tabuni meminta KPK agar mempertimbangkan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang tengah sakit.

Mewakili Keluarga Lukas Enembe, Elvis Tabuni meminta KPK agar mempertimbangkan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang tengah sakit.

“Mohon diberikan izin berobat. KPK mau periksa atau datang ke Papua, karena kami keluarga besar Lukas Enembe tidak mengijinkan pergi keluar Papua,” tegasnya dalam pers conference di depan kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe yang terletak di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 30 September 2022 .

Elvis Tabuni yang juga Kepala Suku Pegunungan Tengah menilai jika Pemprov Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 kali berturut-turut.

“Kenapa sekarang Lukas Enembe disebut beberapa tahun korupsi? Kalau dia korupsi, kenapa dia mendapatkan WTP 8 kali berturut-turut dari BPK RI. Apalagi, saya sebagai Anggota DPR Papua menyaksikan 2 kali penyerahan opini WTP itu dari BPK RI,” kata Elvis Tabuni.

Elvis menambahkan soal kasus dugaan menerima gratifikasi yang disangkakan terhadap Lukas Enembe, dari sisi aturan memang negara punya, namun dari sisi adat, pihaknya juga punya aturan adat juga.

“Mohon ditinjau kembali. Kami tidak mau korban rakyat yang tidak tahu apa-apa, sehingga tidak bisa dijemput paksa tapi harus mempertimbangkan bersama kuasa hukum dan lembaga lain di tempat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ronald Kogoya Kelnea, juga mewakili keluarga besar Lukas Enembe menyatakan pernyataan sikap atas nama keluarga, sudah menyepakati bahwa Lukas Enembe tidak boleh dibawa keluar dari rumah untuk berobat di Jakarta.

Apalagi, kata Ronald Kogoya, Lukas Enembe sudah menyampaikan bahwa diskriminasi dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan hari ini dilakukan oleh negara untuk membunuhnya, sehingga keluarga besar tidak akan membawa keluar Lukas Enembe dari kediaman di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua.

Padahal, ujar Ronald, Lukas Enembe sudah mengabdi selama puluhan tahun kepada negara, mestinya harus diberikan penghargaan yang terbaik. Namun, ternyata justru dijadikan tersangka oleh KPK, sehingga keluarga besar sangat kecewa dengan itu.

Oleh karena itu, keluarga meminta pembuktian, apalagi selama dua periode menjadi Gubernur Papua sudah meraih WTP 8 kali atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI.

“Jadi, harus jelaskan soal dana Rp 1000 triliun lebih itu. KPK dibentuk negara ini, sebagai lembaga independent sehingga KPK tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik. Ini berarti tokoh kami dibunuh karakternya,” katanya.

“Apabila KPK tetap nekat melakukan penjemputan secara paksa terhadap Pak Lukas Enembe, maka kami rakyatPapua sudah sepakat untuk memisahkan diri dari NKRI,” tegas Ronald Kogoya yang langsung disambut pekikan ratusan pendukung Lukas Enembe ini.

Tokoh Pemuda Papua, Benyamin Gurik menyimpulkan bahwa telah terjadi pelumpuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh berbagai institusi negara kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Kasus yang dituduhkan gratifikasi Rp 1 miliar, tapi kemudian belakangan berbagai pihak di negara ini, sejumlah menteri dan tokoh penting di negara ini, ikut masuk di dalam ruang ini membentuk opini publik merusak citra tokoh Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe yang meraih 8 kali WTP, seolah-olah dia penjahat besar di negara ini,” tegasnya.

Benyamin Gurik menilai jika hal itu adalah penghinaan dan pembunuhan karakter secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh sejumlah tokoh nasional kepada Lukas Enembe.

“Tuduhan kepada Lukas Enembe sebagai tokoh Papua secara langsung juga sudah menghina seluruh tokoh-tokoh Papua yang hari ini sedang menjabat di pemerintahan di Papua. Pemerintan merekonstruksi opini secara luar biasa seolah-olah rakyat Indonesia melihat orang Papua yang bodoh, orang Papua yang tidak tahu apa-apa, koruptor dan tidak menghargai apa yang dilakukan negara. Ini pembunuhan karakter yang tidak dapat kami terima,” tandasnya.

Bahkan, seorang mantan Panglima TNI yang membentuk opini di media bahwa akan mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata seperti mau menangkap teroris di negara ini.

“Ini kejahatan, kami minta tokoh-tokoh besar di republik ini, hentikan penggiringan opini pembunuhan karakter terhadap tokoh Papua. Kami punya bukti Tokoh Papua, Barnabas Suebu dia dihukum dan baru keluar dua bulan lalu, tanpa ada kasus namun KPK menangkap beliau dan akhirnya dihukum 7 tahun penjara,” tukasnya. 

Untuk itu, pihaknya tidak ingin kejadian serupa terhadap Lukas Enembe, apalagi sejak 2017 ada upaya sejumlah pihak yang ingin membunuh gubernur dari sejumlah rumah sakit di Jakarta, bahkan membuntuti sampai di Singapore. Dan, informasi ini sudah diikuti oleh keluarga besar Lukas Enembe. 

“Jika sampai negara ini memaksakan sejumlah kekuatan bersenjata untuk menangkap ini, kami rakyat Papua akan meminta perlindungan keluar dari negara ini. Kami minta lembaga-lembaga internasional, PBB untuk memberikan perhatian kasus ini, kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua, seolah ini negara mau menutup luka-luka yang dibuat di Papua,” tegasnya.

Suasana pers conference dari keluarga besar Lukas Enembe bersama ratusan pendukungnya di depan kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 30 September 2022.

Ditambahkan, jika sampai negara kembali menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan kasus ini, dengan cara paksa, maka orang Papua sudah menduga bahwa ada upaya sengaja yang dilakukan oleh negara sebelum Lukas Enembe melepas jabatan, ada penjabat gubernur yang dibentuk oleh pusat yang menjadi boneka disini untuk mengendalikan pemerintahan di sini.

“Jika ini dipaksakan, kami akan minta perlindungan dunia internasional untuk melihat masyarakat di Papua, karena kami anggap negara tidak adil buat orang Papua,” pungkasnya.

Tokoh Pemuda Tabi, Franklin Wahae menegaskan, Lukas Enembe adalah tokoh rakyat Papua yang telah mengabdi ke pemerintah Indonesia selama puluhan tahun.

“Hari ini kita tahu bahwa beliau memimpin tanah Papua, mengurus rakyatnya hingga beliau jatuh sakit. Saya sampaikan kepada negara RI, kalau beliau sakit, kenapa kalian mau siksa dia lagi? Kemana rasa kemanusiaan itu? Kemanakah rasa keadilan itu? Kemana rasa terima kasih kalian, adakah penghargaan kepada pemimpin kami,” tegas Franklin Wahae.

Franklin mengatakan, jika Lukas Enembe bukan saja sebagai Gubernur Papua, tapi dia adalah kepala suku besar bagi orang Papua dan orang Indonesia yang hidup di Tanah Papua dan Lukas Enembe adalah pelindung rakyat Indonesia yang ada di Tanah Papua.

“Saya tidak membela Lukas Enembe, tapi saya peduli terhadap rakyat Indonesia yang hidup di Tanah Papua,” tandasnya.

“Jangan pernah kecewakan Lukas Enembe. Kalau terjadi apa-apa dengan Lukas Enembe, maka saya yakin dan percaya, situasi kamtibmas di Papua akan kacau. Apakah Negara RI masih akan mempertahankan Tanah Papua dalam NKRI? Saya pemuda Tabi tolong saya titip Lukas Enembe, berikan dia kesempatan memimpin disisa waktu 1 tahun ini? Silahkan siapa yang akan berebut kekuasan dan bersaing secara sehat,” sambungnya.

Franklin Wahae meminta elit politik untuk tidak memakai kapasitasnya sebagai partai penguasa dengan memanfaatkan negara dan alat negara untuk menghancurkan Lukas Enembe.

Pada kesempatan pers conference ini, Keluarga Besar Lukas Enembe mengundang puluhan wartawan untuk datang ke kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Tampak di sekitar kediaman Lukas Enembe dijaga ketat oleh pendukungnya. Bahkan, semua wartawan yang didampingi Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Aloysius Renwarin dan Yustinus ini, harus diperiksa identitasnya terutama harus menunjukan ID Card wartawan.

Tampak juga ratusan warga dengan senjata tradisional baik parang dan panah tengah menyambut puluhan wartawan ini. Mereka berjaga-jaga di sekitar kediaman Lukas Enembe sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (bat)

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *