JAYAPURA, Papuaterkini.com – Terkait dengan statement Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan bahwa di Provinsi Papua hasil pemeriksaan BPK bahwa terjadi disclaimer, ditanggapi serius Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda.
Justru, Yunus Wonda mempertanyakan jika statemen Menkopolhukam bahwa keuangan Papua sulit diaudit oleh BPK, namun kenapa Pemerintah Provinsi Papua mulai dari hasil pemeriksaan dari tahun 2014 sampai tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya sebagai pimpinan DPR menerima di dalam ruang sidang paripurna bahwa Papua tidak pernah disclaimer.
Ini bukti salah satu yang saya harus sampaikan pada tahun 2014-2021, hasil audit BPK RI untuk posisi Papua sudah 7 kali mendapatkan status WTP,” tegas Yunus Wonda.
“Jadi, kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa dalam kepemimpinan Lukas Enembe itu selalu disclaimer, saya pikir itu keliru itu salah. Sebab, kami sebagai pimpinan DPR, Pimpinan lembaga yang menerima resmi dalam sidang paripurna yang diikuti oleh seluruh publik,” sambungnya.
Menurutnya, dibawah kepemimpinan Lukas Enembe, justru itu adalah prestasi yang luar biasa.
“Jadi, kalau ada kalimat disclaimer, tolong Pak Mahmud bisa menjelaskan kepada kami di tahun berapa dalam pemerintahan Gubernur Lukas Enembe ada disclaimer,” tandasnya.
“Malah sebaliknya, kami Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan WTP mulai dari 2014 sampai 2021, ini yang harus diluruskan,” pungkasnya.(bat)
