JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua melakukan rapat kerja bersama dengan mitra Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) rumpun ekonomi di lingkungan Pemprov Papua, di Hotel Horison Jayapura, Selasa, 27 September 2022.
Rapat kerja itu, membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2022.
Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH mengakui pada tahun 2022 ini, ada penambahan anggaran pada OPD atau dinas rumpun ekonomi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Meski ada penambahan anggaran pada OPD rumpun ekonomi, namun masih ada OPD yang sangat miris anggarannya, yakni Dinas Pertanian dan Pangan dimana kita lihat pada APBD Induk, dia tidak mendapatkan DAK. Namun, pada APBD Perubahan dia mendapatkan anggaran hanya Rp 1 miliar. Ini sangat miris bagi kami,” kata Mega Nikijuluw usai memimpin rapat.
Padahal, kata Mega, Dinas Pertanian ini merupakan OPD yang sangat sentral dan strategis, lantaran menyiapkan pangan untuk masyarakat di Tanah Papua.
Ia berharap dalam APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2022 ada perhatian serius dari TAPD agar ada penambahan anggaran kepada Dinas Pertanian, sehingga program-program yang belum terealisasi pada APBD bisa terealisasi.
Namun, pihaknya bersyukur lantaran ada dua dinas dalam rumpun ekonomi ini, ada penambahan anggaran yang signifikan yakni Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 18 miliar dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebesar Rp 7 miliar.
Mega berharap agar Dinas Pertanian mendapatkan tambahan anggaran, lantaran sering terjadi kejadian rawan pangan pada APBD Perubahan.
“Harapan mereka (Dinas Pertanian) bisa ditambahkan Rp 20 miliar. Sebab, itu sangat penting dan strategis,” ujarnya.
Yang jelas, Mega berharap agar OPD rumpun ekonomi ini mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Papua, lantaran mereka bersentuhan dengan masyarakat.
“Saya bilang, memang kita lihat rakyat itu kan dia cerdas, sehat karena dia makan dan gizi yang kuat. Apakah rakyat mau makan jalan atau aspal, baru mereka bisa kuat, sehat dan cerdas, kan tidak. Namun, dari perut dulu kan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali, terutama dinas-dinas yang tidak bisa mencapai target penyerapan anggaran, bisa digeser ke dinas-dinas yang menyerap anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Apalagi, banyak dinas yang punya SiLPA yang besar, namun justru OPD rumpun ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini, berharap agar dana itu bisa digeser ke OPD rumpun ekonomi.
“Dinas yang tak mampu serap anggaran, ya bisa digeser ke dinas yang mampu serap anggaran, terutama OPD rumpun ekonomi. Sebab, dinas-dinas pada rumpun ekonomi ini mampu serap anggaran untuk kebutuhan masyarakat dibawah,” imbuhnya.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw ini, dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR Papua Nikius Bugiangge bersama Anggota Komisi II Mustakim HR, Darwis Massie, Kope Wenda dan Petrus Pigay. (bat)
