JAYAPURA, Papuaterkini.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia diingatkan penyelesaian nasib 8.300 karyawan mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia yang terkatung-katung hingga kini.
“Pak Menteri Bahlil kami minta konsen juga masalah penyelesaian 8.300 karyawan yang di PHK sepihak Freeport pada tahun 2017,” kata Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Rabu, 5 Oktober 2022.
Kadepa mengapresiasi Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, meski dia berasal dari universitas di daerah, namun mampu menunjukkan prestasi hingga kancah nasional.
“Saya apresiasi pak Bahlil yang dulu selesai di salah satu universitas daerah di Papua telah dipercayakan presiden Jokowi pimpin kementerian yang sangat strategis dan mestinya dengan posisi strategis itu jangan hanya mencari pasar investasi, keuntungan bagi pemerintah semata, tapi harusnya menjadi solusi atas persoalan tenaga kerja terutama ribuan karyawan Freeport, kontraktor, privarisasi dan yang di PHK manajemen secara sepihak,” paparnya.
Menurutnya, Pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia jangan hanya mengambil enaknya saja atau mengambil keuntungan saja, tanpa memikirkan korban dampak dari kebijakan pemerintah dan perusahaan yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
“Nasib 8.300 karyawan Freeport itu, hingga kini belum jelas. Mestinya ada solusi dari Kementerian Investasi dan BKPM,” pungkasnya.
Ribuan karyawan moker Freeport ini, telah melakukan berbagai upaya agar nasib mereka diperhatikan. Bahkan, beberapa kali, mereka mengadu ke DPR Papua, bahkan hingga ke presiden, namun hingga kini tidak ada kejelasan nasib mereka.(bat)
Pemerintahan JOKOWI seakan melupakan pelanggaran HAM BERAT DI PAPUA di abaikannya.
Pelanggaran HAM BERAT PT.FREEPORT INDONESIA tidak dapat di usut oleh PEMERINTAHAN JOKOWI Atas korban- korban HAK ASASI MANUSIA PEKERJA FREEPORT yang hak hidupnya di rampas dan di musnakan oleh manusia managemen freeport Indonesia. Pemerintah sepertinya takut managemen freeport Indonesia ini. Sekalipun Freeport Indonesia jelas melanggar HUKUM dan HAM di Nkri ini Tidak berani ungkap PELANGGARAN HAM BERAT di freeport Indonesia.