CEO Freeport McMoran Diminta Selesaikan 8.300 Buruh Moker

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan bahwa kontribusi apapun yang PT Freeport Indonesia dan mitranya (Pemerintah) yang dilakukan, tidak akan berdampak positif sepanjang persoalan Mogok Kerja (Moker) karyawan Freeport yang jumlahnya 8.300 belum diselesaikan.

“Jumlah karyawan moker Freeport tidak sedikit dan didominasi oleh Orang Asli Papua. Kontribusi apapun Freeport dan mitra lakukan, tak akan berdampak positif, sepanjang masalah Moker karyawan Freeport belum diselesaikan,” tegas Kadepa, Jumat, 7 Oktober 2022.

Untuk itu, Laurenzus Kadepa meminta kepada CEO Freeport-McMoran, Richard C Adkerson agar dapat membantu menyelesaikan persoalan buruh moker Freeport yang sampai kini nasibnya terkatung-katung.

Baca Juga: Bahlil Diingatkan Penyelesaian 8.300 Buruh Moker Freeport

“Kepada CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, saya minta membantu menyelesaikan masalah ini hingga tuntas,” tandasnya.

Selain itu, Kadepa meminta kepada President Direktor PT Freeport Indonesia, Tony Wenas agar dengan alasan demi kemanusiaan, manajemen Freeport dan perwakilan buruh moker bisa duduk kembali bersama untuk menyelesaikan persoalan moker tersebut. Apalagi, hingga kini sudah ada 112 pekerja yang telah meninggal dunia, hanya karena beberapa keputusan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan sebuah anggapan tersebut.

Kadepa juga meminta Presiden Jokowi dan Kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan masalah 8.300 karyawan Moker Freeport tersebut.

“Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya agar memenuhi janjinya untuk menyelesaikan masalah Moker Freeport pada tahun 2017 yang hingga saat ini belum terealisasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Politisi Partai NasDem Papua ini meminta Gubernur, pimpinan DPR Papua dan MRP agar tidak memilih diam dengan persoalan Moker Freeport. Namun, harus mengambil langkah-langkah penyelesaian, lantaran hal itu dinantikan oleh ribuan buruh moker Freeport tersebut.

“Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Mimika agar tidak diam dan harus mampu mendorong masalah ini pada proses penyelesaian,” pungkasnya. (bat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *