JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM mengatakan jika pihaknya mendapatkan informasi jika materi APBD Induk Provinsi Papua tahun anggaran 2022 sudah masuk ke DPR Papua.
“Di saya sendiri belum ada ya. Tapi, saya dapat informasi katanya sudah ada. Ya, pasti kita berkomitmen untuk sesegera mungkin untuk membahas, apalagi kita punya waktu cukup membahas,” katanya.
Rumbairussy berharap jika memang materi APBD Induk 2022 sudah masuk DPR Papua, maka pembahasan KUA – PPAS sudah dapat dilakukan, kemudian penandatanganan, lalu dikembalikan ke eksekutif untuk dibuatkan buku.
Soal anggaaran dari pemerintah pusat, Yulianus Rumbairussy mengaku sudah jelas besaran anggaran yang akan diterima Provinsi Papua pada tahun 2023, termasuk untuk 3 provinsi baru di Bumi Cenderawasih.
“Kan anggaran itu, kita sudah tahu semua yang dari Kementerian Keuangan RI,” ujarnya.
Hanya saja, diakui Rumbairussy, jika DPR Papua telah menyampaikan saran dan solusi terkait dengan realita yang dihadapi Pemprov Papua misalnya masalah kepegawaian dimana untuk gaji, honor dan tunjangan bisa mencapai Rp 1 triliun lebih. Sedangkan, DAU yang diterima Pemprov Papua hanya Rp 800 miliar, sehingga terjadi defisit.
Menurutnya, asumsi yang dipakai Kementerian Keuangan RI adalah bahwa pegawai yang ada di Pemprov Papua itu sudah bergeser ke 3 provinsi baru, namun faktanya pegawai belum bergeser sampai saat ini.
Selain itu, lanjut Rumbairussy, masih ada permasalahan pendidikan terutama menyangkut beasiswa bagi mahasiswa Papua di sejumlah perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ketika provinsi baru resmi berjalan, siapa yang menangani mereka ini, apakah di provinsi induk? atau dikembalikan provinsi baru. Nah, pertanyaannya apakah sudah siap? Selain itu, di dalam negeri juga masih terjadi kendala seperti pendidikan dokter-dokter spesialis, karena BPSDM Papua telah merekrut cukup banyak anak-anak kita untuk sekolah kedoteran yang dididik untuk dokter spesialis. Jika besok tidak dibiayai, kan kasihan mereka, apalagi diharapkan dalam 2 – 3 tahun mereka bisa kembali mengabdi,” paparnya.
Tidak hanya itu, di bidang kesehatan, yakni rujukan pasien dari daerah, itu hanya ke rumah sakit rujukan yakni RSUD Dok II Jayapura. “Kalau pasien datang dari Wamena ke RSUD Jayapura, apakah akan ditolak. Karena sudah ada provinsi baru. Tapi, RSUD Jayapura merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan, yang selama ini dibiayai Provinsi Papua. Nah, kalau pasien dari daerah datang, terus pembiayaannya bagaimana?” ujarnya.
Masalah lain, kata Rumbairussy, anggota DPR Papua saat ini, masih sampai pada tahun 2024, sehingga kegiatan dan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masih dibiayai dari Pemprov Papua. Belum lagi, MRP yang harus diperpanjang.
“Jika MRP diperpanjang, sumber pembiayaannya darimana? Jadi, ini masa transisi sehingga menjadi urusan bersama yang harus diselesaikan, baru dibagi secara proporsional,” tandasnya.
“Harusnya begitu, tapi pemerintah pusat tidak pernah berbicara dengan kita. Mereka anggap ini sudah ada dan langsung dibagi-bagi saja seperti itu. Nah, ini sementara masih menjadi perjuangan kita dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan Pj Gubernur dan Gubernur Papua difasilitasi Mendagri bicara soal ini, untuk sama-sama mencari solusi dan jalan terbaik,” ujarnya.
Untuk itu, dalam pembahasan APBD Induk Provinsi Papua 2022, imbuh Rumbairussy, DPR Papua menyarankan agar dapat mencover masalah pendidikan, kesehatan, DPR Papua dan MRP tersebut.
“Harusnya begitu. Kalau tidak, darimana dananya? Selama pegawai belum bergeser, apakah kita jamin 1 januari mereka sudah bergeser ke provinsi baru? Kan butuh proses. Kecuali pusat intervensi langsung, misalnya pegawai A suka tidak suka harus pindah ke provinsi baru, silahkan kalau terima gaji di provinsi baru. Misalnya Pj Gubernur dilantik, tentu dia harus membentuk OPD dulu, baru mulai bekerja. Harusnya ada masa transisi,” paparnya.
Yang jelas, Rumbairussy berharap pada tahun 2023 tidak terjadi stagnasi saja, sebab pihaknya mengkhawatirkan sekali terutama permasalahan yang dihadapi saat ini, baik bidang kesehatan, pendidikan, honor dan gaji pegawai.
“Apalagi, di Provinsi Papua saat ini dengan tunjangan yang cukup tinggi, jika mereka dipindahkan tentu di provinsi baru, jika tunjangan kecil atau bahkan tidak ada, tentu akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam pelayanan publik atau masyarakat yang pasti akan menurun,” pungkasnya.(bat)
