JAYAPURA, Papuaterkini.com – Banyaknya pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang pindah menjadi pejabat di tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi perhatian serius Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir.
Untuk itu, Boy Dawir meminta kepada Gubernur Papua untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang pindah ke tiga Daerah Otonom Baru (DOB) itu.
“Bapak Gubernur segera mengevaluasi pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang sudah dilantik di provinsi baru untuk segera menggantikan posisi-posisi mereka,” kata Boy Dawir, Senin, 12 Desember 2022.
BMD, sapaan akrabnya, mencontohkan Asisten II Setda Papua, Muhammad Musaad yang kini menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Sekretaris MRP Wasuok Demainus Siep yang sudah dilantik jadi pejabat di Provinsi Papua Pegunungan dan beberapa pejabat lain.
Untuk itu, BMD berharap Gubernur Papua segera mengganti dengan memprioritaskan Orang Asli Papua sesuai dengan kemampuan, kualitas dan bisa menduduki jabatan-jabatan yang ditinggalkan di provinsi induk tersebut.
BMD mengaku tidak tahu pasti, apakah para pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang pindah ke tiga provinsi baru itu, sudah melapor atau ijin dari Gubernur Papua.
“Saya juga menyesalkan, mereka ini apakah keluar atau pergi untuk mencari jabatan di provinsi baru, apa mereka melaporkan ke gubernur atau mereka pergi ini tanpa ijin gubernur untuk pergi mencari jabatan di daerah lain. Jika mereka tidak ijin kepada bapak gubernur, sebenarnya itu tidak pantas atau tidak etis. Kalau mau pergi, ya mestinya ijin kepada bapak gubernur, jangan diam-diam,” tandasnya.
Ia menilai jika pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang kini pindah ke provinsi baru itu, jika memang tidak ijin kepada gubernur itu, itu tidak pantas, karena tidak menghargai dengan jabatan yang diberikan di Provinsi Papua.
“Jika mereka tanpa ijin bapak gubernur, bagi saya, mereka tidak loyal kepada pimpinan,” ujarnya.
Boy Dawir yang juga Anggota Komisi IV DPR Papua ini meninta Gubernur Papua dalam waktu secepatnya untuk segera mengganti mereka yang pindah ke provinsi baru tersebut.
“Segera ganti mereka dan segera tarik aset-aset yang ada pada mereka, baik aset bergerak dan aset tak bergerak yang dipegang oleh mereka untuk ditarik kembali,” pungkasnya. (bat)
