JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, Didimus Yahuli menyarankan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar tidak mengambil keputusan sepihak dalam hal penentuan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegununan.
“Saya sebagai Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan atas nama seluruh bupati dan masyarakat kabupaten yang ada di Papua Pegunungan menyampaikan kepada Pemprov Papua Pegunungan agar dalam penentuan lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan bisa memperhatikan beberapa aspek yang penting dan mendasar, pertama aspek kemegahan, kedua aspek strategis misalnya ada di pusat kota atau di daerah titik temu antar kabupaten, idealnya dimana?,” kata Didimus Yahuli, Sabtu, 27 Mei 2023.
Selain itu, aspek strategis itu juga memperhatikan keindahan, kenyamanan dan pemandangan serta kenyamanan kerja dan harus berpikir untuk memikirkan perkembangan ke depan, termasuk luasan lahan kantor gubernur tersebut.
“Itu saran saya sebaiknya beberapa arsitek buat gambar dulu dan itu bisa disayembarakan atau undang semua bupati dan stakeholder diseminarkan, baru kita baru bersama-sama menentukan tempatnya. Karena itu, kantor gubernur ke depan bukan milik karetaker atau penjabat gubernur sekarang, tapi milik orang seluruh Papua Pegunungan, sehingga keseimbangan itu sangat penting untuk dipikirkan bersama-sama,” ujar Didimus Yahuli yang juga Bupati Yahukimo ini.
Menurutnya, jika hal itu diabaikan, maka suatu saat pengembangannya akan susah, bahkan suatu saat tempat itu bisa menjadi tempat kumuh, sehingga gubernur definitif tidak bisa bekerja dengan nyaman di kantor gubernur itu dan dampak negatif lainnya serta berdampak kepada kerugian negara maupun daerah.
Untuk itu, Didimus Yahuli menyarankan agar penentuan tempat Kantor Gubernur Papua Pegunungan itu harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan melibatkan semua stakeholder termasuk Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, sehingga bisa memberikan masukan yang tepat.
“Sebab, Kantor Gubernur itu merupakan rumah besar kita semua. Rumah besar orang Yahukimo, Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah dan kabupaten lainnya. Jadi, tidak bisa hanya berdasarkan keinginan satu dua orang untuk menentukan lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.
Didimus juga berharap hal ini dapat membuka wacana bagi Pemprov Papua Pegunungan agar dapat memperhatikan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan serius, agar dapat membuat mahakarya untuk masa mendatang dan generasi masa depan.
“Kami tahu bahwa kami terima DOB ini dengan tantangan yang tidak gampang. Jadi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ada hal yang kita jalan sendiri, tapi ada hal yang kita musyawarahkan bersama sebagai anak koteka, kita ada honai untuk berbicara baik-baik untuk kita wariskan yang terbaik bagi anak cucu kita dimasa yang akan datang,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, sebelumnya Wamedagri John Wempi Wetipo memastikan dalam pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan akan segera dibangun di lahan seluas 108,8 hektar di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya.
Wempi Wetipo memastikan dalam waktu dekat pemerintah akan segera melalukan pembukaan jalan menuju lokasi pembangunan kantor tersebut, sehingga hal tersebut hendaklah menjadi tanggung jawab bersama Penjabat Gubernur, Sekda, Kapolres, Dandim, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemilik hak Ulayat.(*/bat)
