JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sangat disayangkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua terutama yang membidangi rumpun ekonomi, ternyata tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadahi.
Akibatnya, OPD yang langsung bersentuhan dengan rakyat langsung itu, tidak bisa berbuat banyak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Apalagi, ketidakberpihakan kebijakan anggaran pada OPD rumpun ekonomi di lingkungan Pemprov Papua ini, terjadi sejak persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX lalu.
“Ya, memang dari tahun 2019, itu APBD saat itu masih Rp 13 triliun lebih sampai APBD tahun 2023, terjadi penurunan dana yang drastis. Namun, sama saja untuk OPD rumpun ekonomi, tidak ada perubahan. Tidak ada dukungan kebijakan anggaran yang memadahi untuk mereka, sehingga dananya sangat minim, padahal mereka mestinya untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH usai Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja, baru-baru ini.
Tidak heran, kata Mega Nikijuluw, Papua masih dikategorikan sebagai daerah termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 26,65 persen per Maret 2022. Padahal, Papua akan hasil tambang, hutan, hasil bumi, hasil laut dan lainnya.
“Nah, apa ini kendalanya? Apakah kurang komunikasi? TAPD yang salah atau OPD yang salah dalam program ini. Ini pertanyaan kami, sehingga dana yang diturunkan pada OPD rumpun ekonomi justru kecil. Mestinya selain kesehatan 30 persen, pendidikan 25 persen dan sisanya mestinya untuk ekonomi meski tidak tertulis disitu. Tapi kenyataan di lapangan, peningkatan kesehatan masyarakat ini sangat minim dananya dalam APBD kita,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Mega Nikijuluw, minimnya anggaran untuk OPD rumpun ekonomi di lingkungan Pemprov Papua itu terjadi sebelum 2019 atau sebelum pelaksanaan PON XX di Papua. Tentu hal itu sangat memprehatinkan.
“Sampai saat ini, dana untuk OPD rumpun ekonomi ini tidak ada perubahan atau peningkatan. Kami terus berjuang, namun jika tidak ada kebijakan anggaran juga, tentu akan susah. Oleh sebab itu, kita utamakan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan ekonomi rakyat dengan menambah anggaran pada OPD rumpun ekonomi, sehingga mereka bisa leluasa mengembangkan program – program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” paparnya.
Mega menilai kemungkinan OPD rumpun ekonomi ini dianggap tidak penting bagi mereka, sehingga terabaikan anggarannya atau hanya diberikan anggaran yang kecil. Padahal, OPD rumpun ekonomi ini langsung bersentuhan dengan rakyat banyak.
“Padahal, ini langsung berurusan dengan perut rakyat disini. Jadi saya harap APBD 2024 ada peningkatan anggaran untuk ekonomi ini sebesar-besarnya. Kalau bisa 50 persen. karena dari perut dulu masyarakat bisa sehat dan dari perut dulu masyarakat bisa pintar,” imbuhnya.
Senada dikatakan Anggota Komisi II DPR Papua Jhon NR Gobai bahwa perlu keberpihakan kebijakan anggaran bagi OPD rumpun ekonomi dalam upaya mensejahterakan rakyat di Provinsi Papua. “Rakyat kan tidak makan jalan dan jembatan. Jadi,. kalau kita bicara visi Papua Bangkit itu, maka ekonomi harus dibangkitkan agar orang mandiri dan sejahtera di negerinya. Tapi, kelihatannya politik anggaran kita masih jauh dari harapan untuk mewujudkan kebangkitan itu,” katanya.
Selain itu, Jhon Gobai menilai tidak ada grand desain yang konkrit dan riil untuk membangkitkan perekonomian di Provinsi Papua, hasil kolaborasi dari berbagai OPD baik pertanian, perdagangan, perindustrian, perhubungan, perikanan, BUMD.
“Kita tidak berkolaborasi. Tapi lebih pada ego sektoral. Satu kerja kopi, semua mau kerja kopi. Tidak bisa kayak begitu, harus ada grand desain pemberdayaan ekonomi masyarakat dan itu harus dipimpin oleh Asisten II dan harus aktif untuk mengkoordinir semua,” tandasnya.
Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Mitra OPD Rumpun Ekonomi Provinsi Papua itu, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH MH didampingi Sekretaris Komisi II DPR Papua, Petrus Pigay, serta dihadiri sejumlah Anggota Komisi II diantaranya H.Darwis Massi, Siti Susanti, SE, Jhon NR Gobay, Mustakim, HR, Kope Wenda, Hosea Genongga dan Danton Giban, berlangsung di Hotel FOX Kota Jayapura.
Dalam rapat itu, kata Mega Nikijuluw, hal ini untuk memonitoring hasil kerja selama satu triwulan dalam APBD Induk 2023, sehingga pihaknya dapat melihat program mana saja yang sudah turun dan menyentuh masyarakat.
“Namun ternyata, dalam rapat tadi, semua para OPD OPD yang merupakan mitra, kami menyampaikan bahwa program-program yang sudah direncanakan belum berjalan, dikarenakan sampai hari ini mereka belum menerima Surat Penyediaan Dana (SPD). Sehingga program program itu belum bisa berjalan,” ungkap Mega Nikijuluw kepada Wartawan di Hotel FOX Kota Jayapura.
Padahal lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, tidak lama lagi pihaknya akan masuk pada APBD Perubahan 2023. Karena sebelum APBD Perubahan, LKPJ-nya itu sudah harus ada untuk APBD 2023.
“Sampai saat ini, tak satupun program berjalan. Padahal kami hari ini mau evaluasi kerja di 1 tri wulan ini, namun belum berjalan,” bebernya.
Untuk itu, tandas Mega, sebagai Komisi II bidang Perekonomiam dan juga sebagai anggota DPR yang fungsinya pengawasan, harus sampaikan kepada mereka bahwa program ini harus jalan, jangan menunggu SPD-nya.
“Mau sampai kapan menunggu SPD itu dikasih turun sementara ini sudah masuk bulan Mei. Dan masyarakat mereka juga tentunya bertanya tanya, pemerintah kerja apa selama ini. Khususnya bidang Ekonomi,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah agar secepatnya memproses SPD. Sehingga program-program yang sudah disediakan untuk masyarakat dapat berjalan. “Karena sebelum APBD perubahan LKPJ sudah harus ada,” tegas Nikijuluw.
Oleh karena itu sambungnya, itu harapan pihaknya sebagai Komisi II dalam pertemuan hari ini, pemerintah secepat mungkin bisa memproses secepatnya SPD-nya para OPD tersebut.
“Supaya program program yang memang sudah dipersiapkan untuk menyentuh kepada masyarakat seperti Pertanian dan Peternakan dapat berjalan tahun ini, meskipun programnya kecil dan anggarannya minim tapi semua itu berhubungan dengan masyarakat,” imbuhnya.(bat)
