JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua telah menerima materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2023, Selasa, 30 Mei 2023. Untuk itu, DPR Papua melalui komisi-komisi akan segera membahas materi LKPJ dalam waktu dekat ini.
“Ya, kami telah menerima materi LKPJ Gubernur dari eksekutif tadi,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE di ruang kerjanya, Selasa, 30 Mei 2023.
Untuk itu, kata Jhony Banua Rouw, pihaknya langsung mendisposisikan ke semua komisi di DPR Papua untuk dapat dibahas bersama dengan mitra kerja yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua dalam 1 minggu ke depan.
“Setelah itu, kita akan masuk tahapan rapat pembahasan dengan sidang LKPJ,” ujar Jhony.
Jhony menilai jika LKPJ Gubernur Papua tahun 2022 sangat unik. Sebab, untuk pertama kalinya, LKPJ Gubernur Papua itu, mempertanggungjawabkan pekerjaan di luar Provinsi Papua.
“Tahun sebelumnya, ada pekerjaan jalan seperti di Wamena, Merauke dan Nabire yang dikerjakan kami, namun LKPJ-nya dibahas sekarang. Tentu jika DPR Papua kesana untuk melihat pekerjaan itu, tapi kita datang di provinsi yang berbeda. Nah, kita sekarang tidak boleh kunjungan kerja, kita hanya boleh melakukan reses, nah bagaimana kita melakukan tugas kita ini? Apakah kita cuman tutup mata saja? Makanya saya bilang ini unik untuk kita untuk pembahasan LKPJ kali ini,” ungkap Politisi NasDem ini.
Diakui, biasanya materi LKPJ Gubernur ini masuk lebih awal, lalu anggota DPR Papua melakukan reses untuk sekaligus melihat pekerjaan yang dilakukan Pemprov Papua yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
“Seperti tahun lalu, begitu materi masuk, kita sidangkan dan kita lakukan reses untuk mengecek apa yang ada di dalam LKPJ. Disaat itu juga pemerimtah daerah mengirim materi APBD Perubahan. Ya, kita tidak mungkin bahas, karena jadwal sudah berjalan. Idealnya, LKPJ masuk diawal, sehingga perubahan bisa sesuai dengan schedule,” tandasnya.
Untuk itu, dalam pembahasan materi LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2022, ujar Jhony, pihaknya akan konsultasi dengan pemerintah pusat dan menyurati ketiga Pj Gubernur yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah agar anggota DPR Papua bisa melakukan tinjauan terhadap pekerjaan yang ada di Provinsi pemekaran.
Sebab, imbuh Jhony Banua Rouw, pekerjaan yang memang belum selesai, mestinya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di 3 provinsi pemekaran. Apalagi, sudah ada RTRW Papua secara keseluruhan.
“Kita satu Papua. Begitu pemekaran, ya mestinya tetap berpegang atau menjadi prioritas pada RTRW . Boleh menambah, tapi jangan merubah grand desain dari RTRW kita, karena itu sama saja memulai dari nol. Tapi dimana-mana cenderung begitu dan kita temukan kali ini, sepintas banyak hal tidak lagi membangun yang dulu dibangun oleh Provinsi Papua sebagai Provinsi induk dari APBD yang ada di mereka, tapi mereka membangun yang baru,” imbuhnya.(bat)
