JAYAPURA, Papuaterkini.com – Panitia Khusus (Pansus) Aset telah dibentuk oleh DPR Papua. Bahkan, sejak Selasa, 30 Mei 2023 telah terbentuk dan mulai bekerja dengan melakukan rapat perdana untuk membahas agenda yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan.
Pansus Aset DPR Papua ini, diketuai oleh Junaidy Rahim, didampingi Wakil Ketua Herlin Beatrix Monim dan Sekretaris Paskalis Letsoin.
“Tadi kami telah membentuk Pansus Aset dan besok sudah mulai bekerja,” kata Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin rapat pembentukan Pansus Aset DPR Papua.
Menurutnya, dalam Pansus Aset DPR Papua ini akan fokus pada beberapa hal, diantaranya pada aset-aset milik Pemprov Papua yang akan dihibahkan ke tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, aset-aset milik Pemprov Papua yang harus dilakukan pemutihan lantaran bisa mengganggu neraca dan aset-aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Soal aset yang akan dihibahkan ke provinsi baru, juga aset-aset eks PON yang harus kita bicarakan bersama. Apalagi, aset eks PON itu yang diberikan kepada TNI – Polri, Gereja dan lainnya. Itu yang akan dibicarakan bagaimana pengunaannya ke depan dan perawatannya. Itu menjadi hal yang penting, karena pembangunan venue PON itu untuk pembinaan prestasi ke depan. Sedangkan, kita saat ini, DPR Papua tengah membahas Raperda Provinsi Papua menjadi Provinsi Olahraga, jangan sampai perda itu selesai, namun aset itu tidak bisa digunakan untuk pengembangan prestasi, karena sudah dihibahkan dan bisa saja berubah fungsi, sehingga ketika dihibahkan harus jelas,” papar Jhony Banua Rouw.
Di samping itu, meski telah ada pemekaran, namun masih ada aset milik Pemprov Papua yang bisa menjadi potensi menjadi PAD untuk dikelola seperti sejumlah hotel seperti Hotel Asmat di Merauke, Hotel Marauw di Biak dan beberapa aset yang berpotensi mendatangkan PAD bagi Pemprov Papua jika dikelola dengan baik.
Selain itu, Pansus Aset DPR Papua juga akan membahas aset-aset yang bisa diputihkan seperti kendaraan dinas. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi beban dalam neraca Pemprov Papua, lantaran masih terus mengeluarkan pembiayaan untuk maintenance atau perawatan.
“Jika bisa diputihkan atau dilelang, maka itu bisa menjadi tanggungjawab masing-masing. Banyak pejabat yang menggunakan kendaraan yang lebih dari standar, tapi operasionalnya masih dibayar. Nah, ini akan kita telusuri semua,” paparnya.
Bahkan, Pansus Aset DPR Papua juga akan membahas sejumlah aset milik Pemprov Papua di luar Papua seperti aset tanah di Tanah Abang dan Anjungan Papua di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Namun, Pansus Aset akan lebih fokus untuk pemanfaatannya.
Tidak hanya itu, Pansus Aset DPR Papua juga akan membahas sejumlah aset pada sejumlah BUMD seperti Bank Papua, EMKL Verunapura, PD Irian Bhakti, PT Irian Bhakti Mandiri holding company yang didalamnya terdapat Percetakan Rakyat Papua (PRP), pelayaran dan lainnya, termasu PT Papua Disvestasi Mandiri.
“Kami putuskan mulai besok akan mengundang perusahaan-perusahaan daerah untuk mendengar selama ini apa yang dikerjakan? Bagaimana pendapatan yang mereka dapat? Core bussinesnya apa? Jika core bussines-nya menguntungkan dan baik, maka jika membutuhkan tambahan modal, tentu kami akan mendukung tambahan. Tapi, jika core bussines-nya hanya itu itu saja dan tidak berkembang serta terkesan hanya memberikan subsidi, kita akan benahi atau kita tutup. Itu menjadi konsen kita, karena kita lihat kami punya EMKL kita tidak tahu seperti apa?,” ungkap Politisi Partai NasDem ini.
Pansus Aset DPR Papua juga akan mengundang Dinas Pariwisata dan pengelola sejumlah hotel milik Pemprov Papua untuk mengetahui perkembangannya. Seperti Hotel Marauw di Biak yang saat ini dikuasai oleh masyarakat, sehingga jika diperlukan bisa diputihkan, sehingga tidak mengganggu neraca Pemprov Papua.
“Termasuk aset-aset Pemprov Papua di Papua Barat akan ditelusuri untuk diselesaikan,” katanya.
Yang jelas, imbuh Jhony, untuk pengembangan bisnis bagi aset-aset Pemprov Papua itu, akan didorong agar berkembangan lebih baik dan menghasilkan PAD bagi Pemprov Papua, seperti Irian Bhakti yang selama ini core bisnisnya distribusi beras, diharap bisa memberikan multiefek bagi masyarakat.
“Kita mendorong Irian Bhakti bisa mengelola bisnis coklat atau kopi, misalnya setelah mobil mereka mengirim beras ke daerah, setelah pulang diharap bisa memuat komuditi masyarakat seperti kopi dan coklat atau yang lain, kemudian dikelola menjadi komuditi unggulan, seingga memberi multiefek bagi masyarakat,” imbuhnya.(bat)
