JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pansus Aset DPR Papua menemukan adanya indikasi penjualan sejumlah aset Pemprov Papua. Ironisnya, penjualan sejumlah aset itu, tanpa sesuai dengan aturan atau mekanisme termasuk tanpa sepengethuan DPR Papua.
“Kami temukan ada penjualan aset-aset Pemprov Papua dijual tanpa sepengetahuan kami DPR Papua,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai rapat Pansus Aset DPR Papua bersama direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri di Ruang Banggar DPR Papua, Rabu, 31 Mei 2023.
Hanya saja, Jhony Banua Rouw, belum mengungkapkan secara jelas aset apa saja yang dijual tanpa sepengetahuan DPR Papua itu.
“Pokoknya kami temukan itu. Ada itu, kita akan telusuri. Saya belum bisa sebutkan pastinya, kita sedang minta data. Ya, sementara ada indikasi penjualan aset kita tanpa DPR Papua tahu,” kata Politisi Partai NasDem ini.
Untuk itu, lanjut Jhony, Pansus Aset DPR Papua tentu akan mengkonfirmasi penjualan sejumlah aset tersebut kepada Pemprov Papua. “Kami akan konfirmasi. Apakah mereka tahu atau tidak?,” tandasnya.
Jhony mengaku jika Pansus Aste DPR Papua telah bekerja dengan memulai pertemuan bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua, yakni PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri sebagai holding company Pemprov Papua.
Menurutnya, dari pertemuan itu, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kembali dan meminta kepada BUMD itu untuk menyiapkan data-data dan dokumen, sampai dengan penggunaan keuangan yang diberikan Pemprov Papua.
Jhony mencontohkan PT Irian Bhakti Mandiri (IBM) sebagai holding company milik Pemprov Papua yang membawahi sejumlah BUMD itu diketahui telah digelontor anggaran dana mencapai sebesar Rp 100 miliar oleh Pemprov Papua.
“Penggunaannya seperti apa dan untuk bisnis apa? Tapi, pada umum perusahaan daerah ini, semua pada posisi merugi, belum ada keuntungan, dengan modal yang diberikan pemerintah tanpa bunga, tapi masih merugi atau belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nah, itulah nanti akan kami telusuri dan mencari tahu seperti apa, sehingga bisa mengakibatkan kerugian. Apakah lebih besar pada biaya gaji pegawai atau lainnya,” imbuhnya.
Ketua Pansus Aset DPR Papua, Ir Junaedy Rahim menambahkan, jika pihaknya telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri.
“Kedua BUMD ini, kami baru menginventarisir dan meminta penjelasan tentang keberadaan perusahaan, aktifitas perusahaan baik kinerja maupun keuangan. Kita meminta lebih detail dalam bentuk dokumen untuk dilakukan evaluasi,” kata Junaedi Rahim.
Menurutnya, PT Jamkrida Papua sudah memberikan PAD sebesar Rp 750 juta pada tahun 2022, sedangkan PT Irian Bhakti Mandiri masih merugi, padahal penyertaan modal yang diberikan Pemprov Papua sudah mencapai Rp 100 miliar, sehingga pihaknya meminta data baik chas flow, neraca dan prospek bisnis ke depan agar menguntungkan perusahaan.
Diungkapkan, dari suntikan dana Rp 100 miliar yang diberikan Pemprov Papua kepada PT IBM itu, sebagian diberikan kepada anak perusahaan, namun sebagian besar anak perusahaan dibawah PT IBM itu tidak beroperasi alias tutup.
“Nah, kita akan detail disitu. Seperti EMKL Verunapura tutup alias tak beroperasi, Pelayaran Lintas Nusantara tutup, begitu juga PT Percetakan Rakyat Papua juga tidak beroperasi. Padahal, suntikan dana yang diberikan cukup besar,” ujarnya.
Pansus Aset DPR Papua juga mengagendakan pertemuan dengan Bank Papua, BPKAD Provinsi Papua dan sejumlah OPD yang mengelola hotel atau aset seperti Dinas Pariwisata, Dinas Keluatan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
“Jadi, kami masih tahap menginventarisasi dan nantinya evaluasi. Apalagi, kami punya schedule sampai bulan Oktober 2023. Nantinya, teman-teman anggota Pansus akan turun ke lapangan semua. Nantinya, kita amati aset yang berpotensi memberikan PAD. Ada potensi PAD tapi diam, ada yang juga berjalan pelan. Nah, nanti kami akan rekomendasi, apakah perlu ditambah modal atau rekomendasi lain,” imbuhnya.(bat)
