JAYAPURA, Papuaterkini.com – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPR Papua terus bekerja. Jumat, 14 Juli 2023, Pansus Aset DPR Papua kembali melakukan rapat bersama dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua, diantaranya Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Bappenda dan Biro Hukum.
“Jadi, rapat ini kita menyamakan persepsi dan menyamakan data-data yang kita peroleh dengan OPD dengan BPKAD sebagai pengelola aset Pemprov Papua. Namun, didalam pertemuan ini, belum membawa data yang konferehensif, sehingga kami menunggu BPKAD membuat kesimpulan, baru kita ambil langkah,” kata Ketua Pansus Aset DPR Papua, Ir Junaedi Rahim.
Yang jelas, ujar Junaedi Rahim, Pansus Aset DPR Papua melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap aset-aset milik Pemprov Papua, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. “Selanjutnya, mana dari aset daerah yang berpotensi PAD itu bisa ditingkatkan atau menghasilkan PAD baru. Nah, ini harus diklasifikasikan,” ujarnya.
“Selanjutnya, kita lihat BUMD-nya. Semua BUMD harus bisa meningkatkan PAD. Sebab, kita menilai semua BUMD perlu pembenahan, terutama di luar Bank Papua yakni Irian Bhakti Mandiri, Irian Bhakti Papua, Jamkrida dan lainnya,” paparnya.
Dikatakan, setelah pertemuan dengan beberapa OPD ini, nantinya Pansus Aset DPR Papua akan menganedakan lagi pertemuan selanjutnya.
“Nah, pertemuan ini, nanti akan ada pertemuan untuk membuat kesimpulan masalah. Nanti dari BPKAD akan menguraikan dalam bentuk presentase, kemudian nanti Pansus Aset DPR Papua akan mengambil langkah-langkah, sehingga Pansus akan turun ke lapangan hingga ada resume dan mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Pemprov Papua,” imbuhnya.(bat)
