Anwar Damanik Dilantik Pj Sekda Papua Tengah

Pj Sekda Papua Tengah, Anwar H Damanik menandantangani berita acara pelantikannya disaksikan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
banner 120x600
banner 468x60

NABIRE, Papuaterkini.com – Anwar Harun Damanik, S.STP, MM dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah oleh PJ Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos, MM, Senin, 14 Agustus 2023.

Anwar Harun Damanik sebelumnya menjabat sebagai Asisten II Setda Papua Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan menjadi Plh. Sekda Papua Tengah, pasca Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP, MSI dilantik menjadi Pj Bupati Mimika pada 20 Juni 2023.

Diketahui, Anwar Harun Damanik merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) angkatan X dan memulai karir menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Paniai, sejak 19 Oktober 2003 atau 20 tahun. Ia juga pernah menjabat menjadi Sekda Paniai tahun 2021 di masa kepemimpinan Bupati Meki Frits Nawipa.

Pj Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, SSos, MM mengatakan, pelantikan ini dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah saat ini dan dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

“Hari ini, saya telah melantik Anwar H Damanik menjadi Sekda di Provinsi Papua Tengah, dimana pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.6/4020/SJ tanggal 2 Agustus 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan PJ Sekda Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Ribka Haluk menerangkan, jabatan Pj Sekda Papua Tengah memiliki peran yang sangat sentral bukan hanya untuk memimpin Sekretariat Daerah dan seluruh OPD serta membantu Penjabat Gubernur untuk menyusun dan menjalankan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Untuk itu, ia meminta Pj Sekda harus mampu menghadirkan berbagai inovasi dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan sebuah organisasi birokrasi yang tidak hanya sekedar nama, melainkan dapat menjadi makna terhadap masyarakat maupun stakeholder lainnya.

“Jabatan Sekda memiliki posisi, fungsi, tugas, hak dan kewajiban dalam memimpin OPD di bawahnya serta mampu membantu saya sebagai PJ Gubernur Papua Tengah dalam menjalankan Pemerintahan yang telah berjalan saat ini,” ujarnya.

Ribka Haluk meminta kepada Pj Sekda untuk segera melaksanakan berbagai agenda penting yang telah menjadi program Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terkhususnya terkait percepatan realisasi APBD tahun 2023, percepatan pengadaan barang dan jasa, belanja operasional, penyaluran bantuan, membina disiplin ASN dan penyelesaian administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

“Saya memohon kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk dapat bersinergi dan membantu PK Sekda dalam melaksakan program pembangunan, pemerintahan dan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan Provinsi Papua Tengah,” imbuhnya.

Pj Sekda Pemprov Papua Tengah, Anwar H Damanik mengatakan amanah ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, dengan kerjasama bersama Kepala OPD yang sebelumnya sudah terjalin, akan sangat membantu dalam menjalan tugas ini.

“Selain itu, saya juga bukan orang baru datang di Papua Tengah, tetapi sepanjang karir sebagai ASN ada di Papua Tengah ini, sehingga saya telah memahami kultur budaya dan kearifan lokal di sini dan itu akan menjadi dasar kerja bagi kami untuk mempercepat pembangunan di Papua Tengah,” katanya.

Pria kelahiran 17 Mei 1978 itu memohon doa restu agar mampu melaksanakan amanah ini, khususnya membawa Papua Tengah yang lebih baik. “Sesuai penekanan Ibu Gubernur tadi, ada beberapa agenda yang segera kami selesaikan yaitu penyerapan anggaran, percepatan pembangunan, percepatan penyerahan bantuan sosial dan beberapa agenda lainnya. Disatu sisi kedepan juga kita akan melangsungkan agenda besar yaitu pemilu, mulai dari legislatif sampai ke eksekutif,” katanya.

“Sebagai Pj Sekda, saya meminta kepada seluruh OPD dan para tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, perempuan dan anggota MRP yang sedang berproses, untuk kita bersinergi dalam menyelenggarakan pemilu,” imbuhnya.(bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *