JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Gabungan II Bangun Papua DPR Papua menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Hal ini disampaikan Pelapor Fraksi Gabungan II Bangun Papua DPR Papua, Alfred Freddy Anouw, SIP ketika menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada rapat paripurna membahas Raperdasi Perubahan APBD Provinsi Papua, Jumat, 25 Agustus 2023.
Dikatakan, setelah menyimak dan mencermati jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi dan laporan komisi serta badan anggaran DPR Papua, Fraksi Gabungan II Bangun Papua optimis ke depan dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih strategis, terukur dan dapat dicapai. Mengingat dampak pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi 4 Provinsi dari sudut pandang positif akan memberikan peluang karena lebih fokus terhadap wilayah dengan rentang kendali yang lebih terjangkau, pemanfaatan sumber-sumber daya alam lainnya yang selama ini kita masih sangat tergantung dengan sektor pertambangan sebagai sumber PAD.
Di samping itu, pencapaian target IPM di Provinsi Papua akan lebih realistis, membuka kesenjangan informasi dan tentu saja mempercepat tercapainya kesetaraan pembangunan manusia sehingga mampu bersaing dengan SDM dari seluruh Indonesia dan pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan Rakyat Papua tentunya harus lebih baik lagi ke depannya.
“Semua itu tidak akan dicapai, apabila tidak didukung dengan grand design atau blue print yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap selanjutnya yang dituangkan dalam setiap 5 tahun kepemimpinan di Provinsi Papua, ditunjang dengan kualitas aparatur yang jujur dan memiliki integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua menyampaikan terimakasih atas perhatian Gubernur dan jajaran yang telah memperhatikan saran dan masukan Fraksi DPR Papua dan Kelompok Khusus dengan mengalokasikan anggaran wajib sesuai dengan ketentuan Undang- undang, namun pihaknya mengingatkan kembali agar program yang dilaksanakan terutama pendidikan dan kesehatan di semester ke II tahun 2023 ini harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan Fraksi Gabungan Bangun Papua akan terus mengawal upaya mewujudkan visi Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur almarhum Klemen Tinal.
Selain itu, Fraksi Gabungan II Bangun Papua mendorong ekskutif untuk tetap terus berupaya meningkatkan PAD dengan memperluas kebijakan ini dalam bentuk, dengan melibatkan para ondoafi dan kepala suku serta pihak swasta dalam membangun hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dengan investor, sesuai potensi kewilayahan Provinsi Papua, meningkatkan dan mendongrak semua potensi PAD, dengan membangun kerja sama yang aktif antara eksekutif dan legislatif dalam menjamin semua kepastian perencanaan dalam grand desain serta dukungan regulasi yang terukur. Aset Pemda Papua berupa tanah yang ada di dalam maupun diluar Provinsi Papua segera bekerja sama dengan perusahan swasta atau investor yang menguntungkan bersama dalam urusan jangka panjang.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua berpendapat implementasi APBD harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada Point 9 jawaban atas pandangan fraksi dan kelompok khusus, Gubernur menyatakan bahwa penggunaan dana cadangan benar- benar diperuntukkan pada program dan kegiatan yang bersifat strategis, penting dan mendesak dan berhubungan langsung dengan pencapaian program prioritas daerah dan unggulan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat.
“Ini menjadi hal yang perlu digaris bawahi mengingat pendapat Badan Anggaran yang telah disampaikan, maka dengan ini Fraksi Gabungan II Bangun Papua meminta dengan sebenar-benarnya pos dana cadangan yang penambahannya mencapai Rp 100 miliar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan, dan tentu fraksi kami bersama rakyat akan terus mengawal penggunaan dana cadangan ini sesuai ketentuan peraturan itu,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Fraksi Gabungan II Bangun Papua mendoakan kepada Gubernur Lukas Enembe selalu diberikan fisik dan jiwa yang sehat serta kuat menjalani semua proses pencobaan dan yakin akan penyertaan Tuhan untuk menolong Lukas Enembe di setiap langkahnya, serta mendoakan Almarhum Klemen Tinal mendapatkan tempat terbaik di Sisi Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua bakti terbaiknya untuk Rakyat Papua.
“Terimakasih Saudaraku Lukas Enembe dan Kelemen Tinal, kamu dua punya jasa akan selalu dikenang baik oleh kami rakyat Papua dan berharap penerusmu kelak dapat melanjutkan serta mewujudkan semua mimpi-mimpi dan cita-cita besar rakyat Papua. Tuhan selalu memberkati bapak berdua,” imbuhnya.(bat)
Triwulan III dan IV masa pembangunan tahun anggaran 2023 harus segera dilaksanakan, demi tercapainya target-target pembangunan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka atas pertimbangan waktu yang terus berjalan, bahwa masa depan tidak akan terwujud jika kita terlalu lama memperdebatkan hal yang telah kita sepakati sebelumnya, dengan mengharap Penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa Fraksi Gabungan II menyatakan MENYETUJUI Raperdasi tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gabungan II Bangun Papua terhadap Raperdasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan. Kita tentu berharap setiap langkah dalam keputusan yang kita ambil, mengandung konsekuensi terhadap perwujudan cita-cita kita menjadi Papua yang Maju Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan dan Berkesinambungan.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua menyampaikan terimakasih kepada pimpinan sidang dewan, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi di hadapan sidang dewan yang terhormat kali ini.
