JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Partai Golkar DPR Papua menerima dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua tahun 2023.
Namun, Fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua menyampaikan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti Pemprov Papua, diantaranya pada September 2023 ini, tepat 10 tahun Gubernur Papua Lukas Enembe SlP, MH dan Wakil Gubernur Alm Klemen Tinal, S, MM memimpin Provinsi Papua.
“Kita harus mengakui secara jujur bahwa kedua pemimpin ini, sudah banyak berbuat untuk masyarakat Papua. Telah banyak program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mensejahterakan rakyat, termasuk beberapa diantaranya mengirim putera-puteri terbaik Papua, untuk studi, baik di dalam maupun luar negeri, dalam jumlah yang signifikan,” kata Pelapor Fraksi Partai Golkar DPR Papua, Tan Wie Long, SH pada rapat paripurna Perubahan APBD Papua 2023, Jumat, 25 Agustus 2023.
“Selain itu, kedua tokoh ini, berani memperjuangkan agar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dilaksanakan di Papua berakhir dengan sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Kata pak Gubernur Papua “Papua bisa..barang apa jadi”,” sambungnya.
Selain itu, untuk penggunaan dana cadangan, Fraksi Partai Golkar DPR Papua mengharapkan agar Gubernur menggunakannya dengan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu hanya untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Papua serta penggunaan nya dibicarakan bersama dengan DPR Papua.
Terhadap hutan PON XX, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua ini, Fraksi Partai Golkar DPR Papua meminta perhatian Gubernur dengan PB PON berkordinasi untuk memverifikasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan penyelesaiannya, sehingga jangan sampai, ada pihak yang dirugikan akibat dari pelaksnaan kegiatan ini terutama para pengusaha dan masyarakat.
Terhadap beasiswa untuk mahasiswa Papua, yang di biayai oleh Pemerintah daerah Papua baik dalam maupun luar negeri, Fraksi Golkar DPR Papua meminta Gubernur memberi perhatian yang sungguh sungguh agar kedepan tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran biaya studi dan hak-hak mereka, karena hal ini dapat mengakibatkan studi mereka terganggu.
“Fraksi Golkar juga menyampaikan agar di tahun tahun yang akan datang pembiayaan anak-anak yang akan studi di universitas, dapat menempuh pendidikan di dalam negeri terkecuali mata pelajaran yang tidak ada, boleh studi di luar negeri,” ujarnya.
Terhadap tempat pelelangan ikan (TPI) di Hamadi, Fraksi Golkar DPR Papua meminta Gubernur untuk mengoptimalkan operasinya karena TPI ini dapat mendatangkan PAD yang cukup siginifikan. Selain itu, pengelolaan aset-aset Pemprov Papua yang ada di berbagai daerah di luar Papua harus dioptimalkan.
Terkait rencana Wapres RI hendak berkantor di Papua, Fraksi Golkar DPR Papua meminta perhatian Gubernur agar dapat mengoptimalkan agenda-agenda kerja dengan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah menteri yang akan berkantor di Provinsi Papua pada September 2023.
Fraksi Golkar DPR Papua meminta pimpinan DPR Papua untuk mempertimbangkan realisasi pengisian jabatan pimpinan DPR Papua dari kelompok khusus di DPR Papua yang sampai saat ini, belum di isi. Sebab, amanat UU Otsus hak jabatan wakil ketua menjadi wajib diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor: 106 tahun 2021 pasal: 32 ayat (1).(bat)
