JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan telah melakukan rapat kerja bersama beberapa mitra kerja atau OPD yerkait di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun 2023 dan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Provinsi Papua.
Rapat kerja bersama mitra kerja Komisi I DPR Papua telah mengajukan usulan penambahan program dan kegiatan yang diharapkan menjadi pertimbangan dalam rapat Badan Anggaran DPRP dan TAPD.
“Untuk itu Komisi I DPR Papua akan menyampaikan beberapa hal diantaranya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berkaitan langsung dengan jumlah plafon anggaran pada masing-masing OPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sangat mempengaruhi kebijakan terhadap tata kelola keuangan, sehingga perlu mendapat perhatian kita dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS,” kata Feryana Wakerkwa, SIP, Pelapor Komisi I DPR Papua pada Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda Laporan Komisi DPR Papua Terhadap Raperdasi tentang Perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023.
Selain itu, Komisi I DPR Papua menyoroti pendataan dalam memastikan pembagian atau mutasi jumlah Aparatur Sipil Nengara (ASN) yang akan ditempatkan di Provinsi-Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB), juga masalah formasi ASN yang akan didistribusikan di Provinsi DOB serta pelaksanaan Ujian CAT bagi formasi Honorer Katagori 2 yang dalam waktu dekat akan dilakukan perlu mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun.
Lebih lanjut, pada belanja barang dan jasa yang sifatnya rutin terhadap pembiayaan dan pemeliharaan gedung dan asrama di luar Papua yang dibangun dengan dana APBD Provinsi Papua perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua, sehingga pemanfaatannya dapat dikelola dengan baik dan berguna bagi masyarakat kedepan.
“Penanggulangan bencana alam (gempa bumi) yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Jayapura tentunya berdampak pada penanganan antisipasi penyelamatan pasca gempa bumi. Bahwa langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan dampak bencana alam yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ini, perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah karena kita tahu bahwa bencana alam tidak dapat diprediksi akan terjadi dan dapat menjadi ancaman bagi kita semua khususnya pada wilayah-wilayah yang retan terhadap musibah alam ini,” paparnya.
Dikatakan, dasar perhitungan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yakni Anggaran Pendapatan sebesar Rp 3,643 triliun lebih, Anggaran Belanja sebesar Rp 5,884 triliun lebih dan Anggaran Pembiayaan sebesar Rp 2,272 triliun lebih, sehingga total APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5,915 trillun lebih.
Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, lanjutnya, selain merencanakan seberapa besar rencana pendapatan yang hendak dicapai, tentunya perlu diperhatikan seberapa besar keuangan daerah ini dapat diefektifkan kepada program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh dan menjawab kebutuhan rakyat. Untuk itu sangat diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan dalam anggaran perubahan (APBD-P) tersebut.
Ditambahkan, dengan kebijakan yang berpengaruh terhadap jumlah anggaran pendapatan pada anggaran perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2023 yang mengalami penambahan dikarenakan adanya penambahan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil serta Penerimaan Pembiayaan Daerah (SILPA) Tahun Anggaran 2022, sehingga Komisi I DPR Papua berharap adanya pergeseran anggaran yang dapat menjawab usulan penambahan program dan kegiatan pada mitra kerja Komisi I DPR Papua. (bat)
