JAYAPURA, Papuaterkini.com – Nasib Persipura Jayapura yang terancam tidak bisa mengikuti kompetisi Liga 2 lantaran terbentur masalah pembiayaan, tampaknya menjadi perhatian serius Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR Papua.
Bahkan, dalam rapat paripurna DPR Papua dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR Papua sempat menyinggung agar Persipura Jayaprua diberikan perhatian oleh Pemprov Papua.
“Kiranya pembinaan olahraga di bidang sepak bola khususnya Persipura Jayapura sebagai ikon masyarakat Papua agar mendapatkan perhatian Pemprov Papua sehingga dapat terus mengikuti Liga 2,” kata Nioluen Kotouki, Pelapor Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR Papua ketika menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPR Papua, Selasa, 22 Agustus 2023.
Sementara itu, terkait materi Raperda Perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR Papua menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang mampu meningkatkan pendapatan dalam situasi transisi pasca ditetapkan Daerah Otonom Baru yang mana semakin sempit ruang-ruang sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan menjadi acuan dalam menetapkan pendapatan pada APBD tahun 2023.
Seperti diketahui, Anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2,92 triliun, berubah menjadi Rp 3,64 triliun, bertambah sebesar Rp 716,64 miliar yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dan dana transfer.
Fraksi Keadilan Nurani memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur yang telah mampu meningkatkan pendapatan dalam situasi transisi pasca ditetapkannya daerah Otonomi baru yang mana semakin sempit ruang-ruang sumber Pendapatan Daerah, semoga ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan rencana pendapatan pada APBD tahun 2024.
Sedangkan, Anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp 3,49 triliun, bertambah sebesar Rp 2,39 triliun, sehingga menjadi Rp 5,88 triliun. Terhadap kenaikan belanja yang cukup signifikan ini, Fraksi Keadilan Nurani DPR Papua menyarankan agar Pemerintah provinsi Papua bisa fokus pada tugas dan kewenangan pemerintah Provinsi Papua, serta melakukan efisiensi belanja memprioritaskan belanja terhadap pelayanan dasar.
Berdasarkan perimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada rancangan APBD perubahan tahun 2023, memgalami defisit sebesar Rp 2,24 Trilyun, yang mana dari defisit ini akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Dikatakan, penurunan target PAD perlu disikapi dengan peningkatan pelayanan pajak daerah dan retrebusi daerah melalui upaya digitalisasi, baik menyangkut sistem maupun sosialisasi perlu dilakukan secara bervariasi, terutama bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum menggunakan teknologi digital, hal ini untuk memudahkan akses terhadap sistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
Selain itu, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR Papua meminta Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kegiatan perkoperasian dan UKM sebagai salah satu pilar sistem perekonomian, harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal terutama untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat dengan mendata UMKM serta membantu proses perizinan dan sertifikasi usaha, permodalan, pembinaan usaha serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event, pameran dan lain yang bisa menunjang peningkatan usaha masyarakat.
“APBD harusnya dapat dibelanjakan terhadap produk produk UMKM secara optimal, baik berupa barang mupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, upaya ini dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan UMKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga sert dapat mengurangi angka kemiskinan,” imbuhnya.(bat)
