JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kelompok Khusus DPR Papua mengharapkan agar Pemprov Papua terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikaan kebutuhan yang utama seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan usaha-usaha lainnya agar tercipta masyarakat hidup makmur dan mandiri.
“Anggaran harus tepat sasaran dan bisa menjawab semua kebutuhan hidup semua kalangan masyarakat di tanah ini,” kata Yonas Alfons Nussy, Pelapor Kelompok Khusus DPR Papua dalam rapat paripurna Raperdasi tentang Perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, Jumat, 25 Agustus 2023.
Untuk itu, Kelompok Khusus DPR Papua mengapresiasi Disperindagkop dan Naker Provinsi Papua tentang adanya bantuan peralatan pada beberapa home industry, namun Kelompok Khusus DPR Papua menyoroti lemahnya pemasaran hasil dari home industry.
“Hal yang sama juga adalah dalam hal perdagangan, juga belum menunjukan dalam hal yang nyata dan membumi bagi masyarakat. Skema yang simple adalah Rakyat Jual, Pemerintah Beli melalui BUMD atau Koperasi – Pemerintah melalui Koperasi atau BUMD Jual dan Olah. Untuk itu, diperlukan adanya Geral atau pembukaan Papua Trade Center sebagai pasar transaksi, bukan sekedar gedung pasar, tapi yang dikelola pemerintah mellui koperasi atau BUMD,” kata Yonas Nussy.
Sejalan dengan hal ini, Poksus DPR Papua minta pemerintah menjelaskan status Pasar Mama Mama Papua. Sebab, jika proses tukar guling menggunakan APBD Provinsi Papua, maka Pemprov Papua juga berhak mengelola pasar tersebut sebagai pasar yransaksi tentu harus berkoordinasi dengan kementrian BUMN dan Pemerintah Kota Jayapura. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Perdasi Papua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal.
“Kami juga berterimakasih atas kenaikan anggaran yang cukup terkait bidang ekonomi untuk memperhatikan kelompok usaha Penangkaran Kepuring di Kampung Mayagaido Distrik Demba Kabupaten Waropen yang dikerjakaan swadaya oleh Community Aifa dan pembangunan Kabupaten Waropen dan juga perlu adanya permodalan yang ditaruh di Bank Papua agar dapat dijadikan sumber kredit tanpa jaminan bagi masyarakat,” ujarnya.
“Terkait usaha swadaya petani Kopi Robusta Kampung Yambra disuport oleh Pemprov Papua dalam hal ini oleh Disperindagkop dan Naker khusus terkait pengadaan peralataan dan penanganan bibit kopi yang baik,” sambungnya.
Untuk Dinas Pertanian dan Pangan, Kelompok Khusus DPR Papua mengapreisasi program-programnya, namun yang sangat penting adalah pasca panen pengelolahan dan pemasaran hasil pertanian. “Selama masyarakat kita berjualan di jalan, masih membawa pulang hasil kebunnya, ini pertanda mereka masih belum kita sejahterakan bersama,” tandasnya.
Kelompok Khusus DPR Papua menegaskan khusus pangan lokal, pemerintah wajib membeli, kemudian disimpan untuk dipasarkan atau dibagikan kepada ASN sebagai jatah bulanan bersama dengan beras. Termasuk jual kepada perusahaan besar atau diolah oleh home industry. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Perdasi Papua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pangan Lokal.
Sedangkan, untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, Kelompok Khusus DPR Papua sangat mengapresiasi program-programnya yang ikut mendorong Kabupaten Biak Numfor sebagai kabupaten yang dapat mengekspor ikan.
“Kami meminta agar Dinas Kelautan dan perikanan memberi perhatian juga ke Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Dinas Perikanan juga diminta dapat mengembangkan skema yang simple Jual Beli – Jual/Olah. Nelayan serta pelaku usaha industri kecil datang menjual hasil, pemerintah beli, kemudian disimpan untuk dipasarkan kepada ASN/perusahaan besar atau diolah oleh home industri,” jelasnya.
Pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata, Kelompok Khusus DPR Papua mengusulkan segera melakukan revitalisasi lahan Expo Waena dan juga lalukan Pelantikan Tim Ahli Cagar Budaya, mengingat adanya cagar alam yang telah didata, sehingga dengan adanya tim dapat melakukan pendataan, penilaian terhadap Cagar Budaya.
Sedangkan, untuk Dinas Penaman Modal, Kelompok Khusus DPR Papua meminta segera dibentuk tim penataan ijin Provinsi Papua induk di DOB. Membuat peta investasi dan promosi. Sementara itu, untuk Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kelompok Khusus DPR Papua menilai tugas dan beban kerjanya sangat besar, namunanggarannya sangat kecil.
“Karena itu kami mengusulkan perlu dipisahkan agar beban tugasnya dapat dikerjkan dengan baik dan terukur. Lebih khusus pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mereka ini mengurus manusia, mereka juga mengurus kehidupan (melahirkan dan membesarkan), mereka juga mempersiapkan manusia yang berkualitas dengan asupan gizi dan vitamin yang cukup. Untuk itu, kami mohon kepada Gubernur agar Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus dipisahkan dan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Perempuan milik Gereja sebagai basis pemberdayaan perempuan. Bagian Kependudukan juga diminta untuk melakukan pendataan khusus OAP agar dapat dijadikan basis data untuk pemberdayaan dan pembangunan daerah,” paparnya.
Sedangkan, untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, Kelompok Khusus DPR Papua mengatakan untuk pra PON sudah ada didepan mata. Anggaran untuk itu sudah tersedia, oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian untuk memperhatikan altlit-atlit yang sedang dalam proses persiapan untuk PON kedepan.
Kelompok Khusus DPR Papua meminta kepada BPSDM Provinsi Papua melalui gubernur untuk menjelaskan secara rinci atas penambahan biaya Rp miliar pada badan ini. Dalam hal pengelolaan beasiswa, Poksus DPR Papua menyarankan agar Pemprov Papua membentuk Lembaga Pengelola beasiswa yang dananya bersumber dari APBD dan sumberlain yang sah.
Dinas Pendidikan, Poksus DPR Papua mengusulkan Poksus DPR Papua mengusulkan agar Pemprov Papua menetapkan 5 sekolah milik 5 Yayasan Pelopor Pendidikan yaitu masing masing satu untuk YPPK, YPPGI, YPK, Yayasan Adven dan Yapis bersama dengan sekolah berasrama di Buper sebagai sekolah yang diurus oleh Pemprov Papua.
Poksus DPR Papua mengapresiasi adanya jaminan kesehatan masyarakat mengusulkan pembangunan kebun tanaman obat dan pasca panen tanaman obat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
Terkait dengan bantuan subsidi, Poksus DPR Papua menyarankan agar dapat diupayakan adanya subsidi kepada penerbangan milik gereja seperti AMA, MAF dan Adven untuk penerbangan di Kabupaten Keerom seperti Towe Hitam dan Airu, Kabupaten Jayapura, serta transportasi darat oleh DAMRI untuk pelajar dan mahasiswa di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
“Terkait Bantuan Hibah kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi mengusulkan kode rekening khusus untuk hibah bagi Dewan Adat/Lembaga Adat,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Poksus DPR Papua mengapresiasi Direktur RSUD Dok II Jayapura, Dokter Aloysius Giay yang telah melakukan kesepakatan kerjasama MoU dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melayani kesehatan masyarakat dari Provinsi Papua Tengah.
Kami juga harap kerjasama yang sama bisa terja pada Provinsi lainnya terutama Provinsi DOB di Papua. Apresiasi juga untuk Direktur RSUD Abepura yang telah mengembangkan pengobatan tradisional jenis akupuntur dalam pelayanan,” ujarnya.
“Kami juga memberikan apresiasi menyampaikan trimakasih atas setiap prestasi kerja yang telah dilakukan oleh setiap Gubernur dan juga OPD di tingkat Pemprov Papua. Kedepan kami sangat mengharapkan prestasi yang lebih baik lagi untuk lebih mensejahterkan masyarakan di Provinsi Papua yang kita cintai,” pungkasnya. (bat)
