JAYAPURA, Papuaterkini.com – Penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang infrastruktur mitra Komisi IV DPR Papua masih rendah. Hingga memasuki pertengahan Agustus 2023, serapan anggaran rata-rata masih dibawah 50 persen.
Untuk itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo meminta kepada mitra OPD untuk segera mempercepat proses lelang pekerjaan.
“Ya, kami minta untuk proses lelang pekerjaan dipercepat, agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Serapan anggaran masih dibawah 50 persen dan sekarang ada yang masih proses lelang, tapi kegiatan belum berjalan,” kata Arnold Walilo usai memimpin rapat bersama Dinas Perhubungan, Dinas ESDM dan Dinas PUPR Provinsi Papua di ruang Banggar DPR Papua, akhir pekan kemarin.
Diakui, dalam rapat kerja bersama mitra OPD ini, dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2023.
“Agendanya, kami dari Komisi IV DPR Papua ingin memastikan penyerapan anggaran pada APBD Induk 2023 dan persiapan APBD Perubahan. Sebab, setelah Perubahan APBD disahkan, otomatis tinggal punya waktu 3 bulan saja,” ujarnya.
Arnold Walilo mengungkapkan jika untuk penambahan anggaran pada Perubahan APBD Provinsi Papua khususnya pada ketiga OPD itu, lebih difokuskan untuk kepentingan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Jadi, mereka fokus untuk TPP. Kegiatannya hampir tidak ada, hanya dikasih Rp 1 miliar saja. Seperti di Dinas Perhubungan ada penambahan Rp 14 miliar, namun yang Rp 13 miliar untuk TPP, sedangkan kegiatan hanya Rp 1 miliar,” ungkapnya.
“Sedangkan di Dinas PUPR ada kegiatan. Ada Rp 166 miliar. Untuk kegiatan fisiknya Rp 147 miliar, sedangkan sisanya untuk TPP. Mereka meyanggupi penyerapannya bisa maksimal, karena tahun lalu anggarannya cukup besar,” sambungnya.
