JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPR Papua yang berlangsung selama 14 hari atau dua pekan kemarin, telah berakhir. Bahkan, pimpinan dan anggota DPR Papua telah kembali berkantor untuk bertugas.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan pada masa reses itu merupakan kesempatan anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.
“Aspirasi itu, akan dibahas bersama dalam alat kelengkapan dewan baik komisi komisi dewan dan alat kelengkapan lain, misalnya aspirasi masyarakat terkait pengusulan pembangunan jalan dan jembatan atau yang lain, itu bisa diperjuangkan oleh anggota dewan dalam realisasi APBD berikutnya,” kata Jhony Banua Rouw, Kamis, 5 Oktober 2023.
Selain menjaring aspirasi masyarakat, lanjut Jhony, juga melihat apakah ada aspirasi untuk membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan di daerah, yang harus diperjuangkan anggota dewan.
“Setiap anggota dewan wajib memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu adalah sumpah janji setiap anggota dewan,” tandasnya.
Dikatakan, semua aspirasi yang diterima anggota dewan dari kegiatan reses, tentu akan dibahas pada tahun 2024. Tentu saja, APBD tahun depan, dibahas pada tahun 2023 ini, namun realisasinya jika aspirasi itu masuk, maka akan dikerjakan pada tahun depan.
“Disisa beberapa bulan ini, jadwal DPR Papua adalah pertama adalah dalam waktu tidak beberapa lama akan kita sahkan ada 15 raperdasi dan raperdasus dalam sidang non APBD. Saat ini sudah kami tandatangani dan sudah dikirim ke Mendagri untuk dilakukan fasilitasi, setelah itu hasil fasilitasi itu, kita akan kembali ke sini untuk membuka sidang non APBD untuk mengesahkan raperdasi dan raperdasus,” ujarnya.
Selain itu, ada Pansus Aset DPR Papua telah melaporkan kepada Ketua DPR Papua terkait yang sudah dikerjakan dan telah ditemukan beberapa persoalan yang harus ditindaklanjuti dimana banyak perusahaan daerah yang tidak menghasilkan PAD dengan baik, tidak bisa melaksanakan tugas dari perusahaan daerah itu sendiri dan banyak aset aset milik Pemprov Papua yang bisa dikelola untuk menghasilkan PAD.
“Banyak aset kita yang saat ini tidak dikelola dengan baik. Jadi, ada perusahaan daerah yang menghasilkan PAD atau berjalan dengan baik, ini perlu ditingkatkan. Ada beberapa perusahaan daerah yang punya potensi untuk bisa bekerja maksimal menghasilkan PAD, namun saat ini belum berjalan karena kekurangan modal misalnya, sehingga akan kita support akan bermanfaat. Ada perusahaan daerah yang susah untuk dikembangkan, sehingga kita akan hapus saja,” imbuhnya. (bat)
