JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda, SH, MH mengungkapkan jika postur anggaran pada APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024, sangat minim. Bahkan, diperkirakan cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada APBD Provinsi Papua tahun 2023.
“Kami melihat postur anggaran di Provinsi Papua yang sangat minim sekali. Banyak program yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi fiskal daerah yang tidak memungkinkan,” ungkap Yunus Wonda.
Apalagi, kata Yunus Wonda, jika melihat APBD Provinsi Papua pada tahun 2022 mencapai hampir Rp 8 triliun, kemudian masuk pada APBD 2023 turun menjadi Rp 2,9 triliun dan pada APBD 2024 diperkirakan hanya Rp 2,6 triliun yang turun cukup signifikan.
Menurutnya, beberapa kegiatan yang harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat seperti beasiswa dimana Wamendagri menyatakan bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, namun hari ini seakan akan dikembalikan ke Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota.
“Contoh di Kota Jayapura tidak mampu karena dia mendapatkan dana Otsus itu kecil, sementara tanggungjawab dia untuk membiayai beasiswa bagi anak – anak itu cukup besar. Nah, tidak seimbang dari dana Otsus yang diterima dan membiayai anak anak ini tidak berbanding lurus, tapi sangat pincang sekali. Pada sebelumnya, pusat mengatakan bahwa semua akan menjadi tanggungjawab pemeirntah pusat, tapi hari ini tidak ada,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, Yunus memastikan akan berdampak terhadap semua sektor di Papua. “Jadi, kondisi keuangan Pemprov Papua pada tahun 2024 itu sangat minim sekali. Kondisi ini akan berdampak pada semua sektor. Itu sudah pasti,” tandasnya.
Solusinya, kata Yunus Wonda, pemerintah pusat dengan melakukan penambahan anggaran kepada Pemprov Papua.
“Kondisi ini, bisa membuat membuat Pemprov Papua menjadi stag. Sebab, kebutuhan lebih tinggi dari posisi anggaran hari ini, dimana anggaran 2024 yang hanya Rp 2,6 triliun itu, sangat berdampak pas sektor lain. Dulu berpikir dengan pemekaran itu ada euforasi, tapi hari ini bahwa pemekaran bukan dibiayai dari APBN, tapi APBD Papua langsung dibagi ke tiga DOB, sudah pasti provinsi induk mengalami kesulitan sekarang,” paparnya.
“Nah, ini harus menjadi catatan pemerintah pusat bahwa harus menyelamatkan pemerintah ini. Ini bukan perusahaan tapi ini pemerintah, dimana pelayanan publik harus bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Di samping akan berdampak pada sektor pendidikan terutama biasiswa mahasiswa Papua, kata Yunus Wonda, juga berdampak pada sektor kesehatan. Namun, dengan postur anggaran saat ini, tentu tidak akan mencapai target yang ditetapkan.
“Ini harus menjadi atensi bagi pemerintah pusat. Kalau berbicara fiskal, bukan hanya berdampak pada Papua saja, tapi juga berdampak secara nasional. Kita berharap pemerintah pusat mencari formula yang baik untuk menyelamatkan pemerintah daerah bai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Mungkin Papua Tengah akan membaik karena ada Freeport disana,” ujarnya.
Diakui, Pemprov Papua telah mengajukan yang bisa jadi program atau kegiatan yang bisa dilaksanakan maupun program yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, bahkan telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR Papua.
“DPR Papua sudah sepakat melihat kondisi fiskal daerah seperti itu, kemudian kita lakukan sidang paripurna,” imbuhnya. (bat)
