JAYAPURA, Papuaterkini.com – Panitia Khusus (Pansus) Beasiswa DPR Papua Pokja Papua Tengah menemui Pj Gubernur Papua Dr Ribka Haluk guna membahas program Beasiswa Unggul Papua, sekaligus data mahasiswa penerima beasiswa dari dana Otsus tersebut.
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Pj Gubernur Papua Tengah pada 17 November 2023 itu, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Dr Ribka Haluk didampingi staf ahli Pj Gubernur dan staf dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Sementara itu, Pansus Beasiswa DPR Papua dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Jhon NR Gobai didampingi Anggota Pansus Beasiswa, Thomas Sondegau dan Deky Nawipa.
“Dalam rapat koordinasi bersama Pj Gubernur itu, guna mengkonfirmasi mahasiswa penerima beasiswa dari Pemprov Papua yang telah diserahkan ke Pemprov Papua Tengah seiring dengan pembentukan DOB, guna kelanjutan pembiayaannya,” kata Jhon Gobai.
Jhon Gobai mengungkapkan, dari data yang diperoleh Pansus Beasiswa DPR Papua, untuk Provinsi Papua Tengah terdapat 129 mahasiswa yang menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri dan 161 mahasiswa dalam negeri.
Lebih lanjut, Pemprov Papua Tengah sudah menerima data dari BPSDM Papua melalui rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. Nama nama mahasiswa penerima beasiswa itu, juga telah dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Pendidikan Papua Tengah melalui data di DIKTI dan langsung ke kampus kampus.
“Setelah kita cocokan terdapat nama-nama yang belum dimasukan oleh BPSDM Papua,” ungkap Jhon Gobai yang juga Ketua Kelompok Khusus DPR Papua ini.
Dalam pertemuan itu, ujar Jhon Gobai, Pj Gubernur Papua tengah menyampaikan untuk puluhan nama nama mahasiswa yang belum tercover tersebut, meminta SK Gubernur Papua, identitas mahasiswa dan keterangan serta kepastian keaktifan mahasiswa, serta adanya pertemuan di Inspektur Jenderal Kemendagri agar dengan dasar itu dapat dilanjutkan pembiayaannya.
“Pj Gubernur PT juga menyampaikan sedang membangun sistem informasi terkait pembiayaan mahasiswa, sistem tersebut akan terkoneksi dengan kabupaten agar tidak terjadi pendobelan pembiayaan,” imbuhnya. (bat)
