JAYAPURA, Papuaterkini.com – Terkait keluhan Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi terhadap masih banyaknya telur ayam dari luar Papua, tampaknya ditanggapi serius oleh Pemprov Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
Bahkan, Disperindag Provinsi Papua mendukung adanya pengendalian volume pasokan telur ayam dari luar Papua ke Provinsi Papua.
“Kami apresiasi kepada Ketua DPR Papua terkait dengan keluhan dari Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi dengan pertemuan pada 13 Nopember 2023, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama para distributor atau pemasok hari ini. Dalam pertemuan itu, sudah disepakati bahwa pertama Pemprov Papua mendukung pengendalian terhadap pasokan telur dari luar Papua,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskakadit didampingi Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi, Anike Fonataba usai pertemuan dengan Ketua DPR Papua, Kamis, 16 Nopember 2023.
Selain itu, berdasarkan data dari Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi bahwa produksi telur ayam sudah surplus atau melimpah alias swasembada telur ayam.
“Jadi, dari rapat tadi disepakati bahwa kebijakan yang diambil adalah pengendalian. Pengendalian dari sisi volume terhadap distributor yang memasok telur dari luar Papua. Kita utamakan itu peternak ayam petelur lokal. Untuk itu, pada Senin, 20 Nopember 2023, kita akan rapat melakukan finalisasi dengan mengundang semua untuk kesepakatan harga mulai dari peternak sampai pada distributor, supaya kita bisa melakukan pengendalian pasokan telur dari luar Papua,” ungkapnya.
Apalagi, pihaknya mendapatkan informasi bahwa disinyalir ada pasokan telur dari luar, namun tidak disertai dengan dokumen yang legal atau dipersyaratkan. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk turun melakukan pengawasan.
Untuk itu, pihaknya akan meminta kepada pedagang yang mendatangkan telur ayam tanpa dokumen yang sah, yang masuk di dalam kontainer atau barang campuran untuk dihentikan.
“Mulai hari ini, kita minta kepada pedagang itu tidak lagi mendatangkan telur tanpa dokumen yang sah. Yang bisa kita kendalikan atau atur, itu teman teman distributor resmi, itu akan diatur pengendaliannya, sampai pada penetapan harga dengan peternak untuk dijual. Dan, ke depan kita akan stop pasokan telur dari luar. Jika di Papua sudah swasembada atau ketersediaan telur melimpah, otomatis kita stop. Itu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah,” ujarnya.
Yang jelas, Herman Bleskadit mengungkapkan jika distributor telur ayam dari luar Papua yang resmi saat ini ada lima distributor. “Tapi, ada beberapa pedagang yang bukan distributor, namun ikut mendatangkan telur ayam ini dari luar Papua. Yang mendatangkan telur ayam dari luar Papua yang tidak resmi ini, yang membuat terjadinya gejolak harga ini,” ungkapnya.
Yang jelas, dengan pengendalian pasokan telur ayam ini, Herman Bleskadit berharap agar para distributor ini bermitra dengan para peternak lokal agar pada Desember 2023 bisa benar benar dilakukan pengendalian terhadap pasokan telur ayam dari luar Papua ini.
“Hari minggu ini kita akan turun pada minggu ini untuk berkoordinasi dengan Karantina dan Pelindo untuk mengantisipasi pemasokan telur tanpa dokumen yang sah, sehingga nantinya pengusaha bisa mentaati aturan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi, Anike Fonataba menambahkan jika saat ini terdapat 78 peternak ayam petelur yang ada di wilayah Tabi. “Dari data yang kami sampaikan kepada bapak Ketua DPR Papua bahwa kami sudha menjamin kebutuhan dengan produksi sudah imbang, artinya produksi telur ayam kita sudah surplus,” kata Anike.
Untuk itu, Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan produksi lokal yang sudah dibina saat ini hingga mencapai surplus dan juga membatasi dan mengendalikan telur dari luar Papua sehingga produksi lokal terutama usaha kecil dan UMKM bisa bertumbuh dan terserap di pasaran.
“Kami harap teman teman distributor telur ayam untuk bekerjasama dengan peternak, dengan memposisikan diri masing masing, yang pertama kita sebagai produsen mereka sebagai distributor dan mereka menjual telur lokal ini, sehingga tidak perlu lagi mengambil telur ayam dari Jawa,” jelasnya.
Dengan mengambil telur lokal ini, imbuh Anike, tentu banyak keuntungannya, karena mendapatkan telur yang masih fresh, bisa mendapatkan berbagai ukuran dan distributor membantu pertumbuhan UMKM di Papua dan membantu penyediaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan daerah.
Sebelumnya, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE sempat menerima Asosiasi Peternak Ayam Petelur se Tanah Tabi yang menyampaikan keluhan mereka, dimana saat ini masih banyak telur yang didatangkan dari luar Papua.
Padahal, saat ini produksi telur ayam yang dihasilkan para peternak ayam lokal itu itu melimpah. Akibatnya, kini stok telur ayam yang melimpah itu, kini terkendala dalam penjualan.
Untuk itu, Asosiasi Peternak Ayam Petelur Wilayah Tabi ini, mendesak pemerintah daerah segera melakukan pengendalian terhadap pasokan telur ayam yang didatangkan para distributor dari luar Papua.
Untuk menyikapi masalah itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengundang Disperindag bersama Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua untuk mencari solusi agar peternak ayam petelur lokal ini bisa terus eksis.
“Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa tadi kita sudah sepakat, kita melakukan pengendalian telur yang masuk dari luar Papua, supaya peternak lokal bisa terus berjalan dan ada lagi lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Apalagi, tadi kita lihat sendiri ternyata banyak peternak ayam petelur asli Papua dan juga yang paling penting adalah masyarakat Papua akan makan telur yang berkualitas atau fresh lantaran diproduksi disini,” ujarnya.
“Solusinya, yang pertama harus ada pengendalian pasokan telur dari luar Papua harus dilakukan dalam waktu singkat ini dan kita harap minggu depan pengendalian harus sudah dilakukan. Kedua, kita temukan masih banyak pengusaha di luar asosiasi yang melakukan pengiriman DOC atau bibit ayam petelur yang masuk tanpa terkontrol bahkan tanpa sepengetahuan dinas, padahal itu sangat berisiko terhadap virus atau penyakit. Nah tadi disepakati semua yang masuk harus ada rekomendasi dari asosiasi agar bisa dikontrol dan dinas akan memberikan ijin masuk jika dapat DOC dari farm yang betul betul terjamin,” imbuhnya. (bat)
