JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama anggota DPRD dan masyarakat adat mendeklarasikan pembentukan provinsi sendiri yakni Provinsi Papua Nemangkawi.
Deklarasi dan kesepakatan ini ditandatangani Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, 20 anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda di Hotel Yello Jakarta Pusat, Kamis, 2 Nopember 2023.
Ketua Umum DPP Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Nason Utty menyatakan sangat mendukung pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi yang dideklarasikan oleh Pemkab Mimika bersama DPRD Mimika dan masyarakat adat itu.
“Selaku Ketua Umum DPP AMKI sangat mendukung terhadap sikap dan pandangan dari Pemkab Mimika, DPRD dan stakeholder bahwa harus dimekarkan provinsi baru yakni Papua Nemangkawi dan kabupaten sekitarnya yang bersifat khusus, affirmatif dan mengangkat derajat masyarakat yang memiliki kekayaan harta karun gunung emas, yang memberi makan seluruh dunia ini,” kata Nason Utty, Kamis, 2 Nopember 2023, malam.
Menurutnya, masyarakat Kamoro dan Amungme yang selama ini diabaikan oleh pemerintah daerah maupun negara, dari segi pemberdayaan, penghormatan dan keistimewaan terhadap nilai nilai derajat kemanusiaan dan ekonomi tidak ada sama sekali.
Bahkan, aturan atau regulasi tidak berpihak kepada mereka sebagai affirmatif action. Justru, terkadang mereka diinjak injak baik oleh negara maupun Amerika bersama sekutunya sebagai investor, termasuk provinsi induk selama ini.
Apalagi, dalam perebutan ibu kota provinsi Papua Tengah, justru masyarakat pemilik gunung emas tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat.
“Kelompok oligarki berebut ibu kota provinsi. Kelompok oligarki menempatkan ibu kota provinsi menurut kepentingan mereka, terus masyarakat pemilik gunung ini tidak dilibatkan dalam tata kelola pemerintah. Maka saya akui sebagai organisasi gereja sayap pemuda, melihat bahwa dari aspek nilai kebenaran dan keadilan betul tidak ada gunanya kehadiran pemerintah maupun perusahaan bagi kedua suku yakni Kamoro dan Amungme dalam tata kelola dan konsep pemerintahan yang diatur kelompok oligarki dan elit politik, yang menciptakan lahan atau kebun baru,” tandasnya.
Untuk itu, Nason Utty mendukung Provinsi Papua Nemangkawi dengan tata kelola pemerintahan yang menghormati pemilik gunung emas itu, baik masyarakat Kamoro, Amungme dan lainnya termasuk Banti, Tembagapura, Arwanop, Tsinga dan lainnya.
Nason Utty pun menyindir peran dari PT Freeport Mc Moran terhadap keberadaan masyarakat Suku Kamoro dan Amungme, misalnya dengan menyekolahkan mereka ke perguruan tinggi di Amerika, Jakarta atau lainnya.
“Tidak ada indikator orang orang ini dalam 50 tahun ke depan akan mengelola gunung emasnya sendiri. Itu tidak ada. Jadi, saya setuju dua suku besar di Mimika itu punya provinsi sendiri dan tidak boleh suku lain masuk. Itu bahasa kita melihat dari aspek keprehatinan sebagai pemuda gereja dan masa depan pemuda,” tandasnya.
“Apalagi, kami gereja Kingmi ini kan tidak masuk dalam bantuan dari PT Freeport Indonesia sebagai prioritas, tapi tulisnya gereja lain lain. Padahal, gereja Kingmi sebagai pemilik gunung emas itu, dimasukkan ke gereja lain lain. Jadi, sebagai ketua umum DPP AMKI tidak menerima perlakuan elit politik dan kelompok oligarki yang menggarap kebun baru dan kekuasaan kekuasaan baru ini,” pungkasnya. (bat)
