JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan, Pendidikan dan Olahraga, melakukan rapat kerja dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Provinsi Papua tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Jumat 17 Nopember 2023.
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Hengky Bayage, SAP, MAP menjelaskan, jika rapat kerja itu dilakukan bersama dengan 8 OPD yang menjadi mitra Komisi V DPR Papua. Dari 8 OPD itu, baru 6 OPD yang hadir, sehingga 2 OPD akan dilanjutkan hari Senin depan untuk memebahas plafon anggaran.
“Kami sudah mendengarkan rancangan KUA PPAS dari OPD rumpun kesehatan baik RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura. Kemudian dilanjutkan Dinas Sosial dan Disorda. Dua OPD belum datang, sehingga kami jadwalkan ulang untuk melakukan rapat kerja,” kata Hengky Bayage.
Diakui, dalam rapat kerja ini, pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait anggaran yang sangat minim, lantaran kebutuhan meningkatkan, tetapi anggaran tidak sesuai dengan beban biaya yang dibutuhkan.
“Ada program yang membiayai pada tahun 2024, namun tidak diakomodir. Untuk itu, OPD mitra Komisi V DPR Papua ini meminta agar bisa mendorong dalam rapat banggar dan TAPD untuk bisa mengakomodir program prioritas yang urgent, terutama RSUD Jayapura yang merupakan rumah sakit rujukan dan banyak masalah yang tadi kami dengar yang perlu mendapatkan dukungan biaya seperti bahan habis pakai, biaya terkait pasien rujukan lantaran baru Provinsi Papua Tengah yang sudah melakukan MoU dengan RSUD Jayapura, sedangkan 2 provinsi belum,” ungkapnya.
Hengky mengungkapkan untuk RSUD Jayapura dari anggaran Rp 100 miliar, mereka masih membutuhkan Rp 4,6 miliar. Kemudian, Dinas Kesehatan masih membutuhkan anggaran lantaran dinas ini langsung turun ke kampung kampung seperti kejadian bencana di Yahukimo sehingga menurunkan tim dokter terbang.
“Kami akan mendorong TAPD agar perlu mendapatkan tambahan anggaran karena dinas dan rumah sakit ini melakukan pelayanan publik terutama pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Diakui, memang ada penurunan penerimaan anggaran yang sangat signifikan secara keseluruhan oleh Pemprov Papua, akibat adanya tiga provinsi baru. “Itu memang kebijakan pemerintah pusat, maka dalam situasi begitu, maka kebutuhan yang riil dan urgen, maka pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan untuk mengatasi. Jadi, kami juga sudah masukan jika adanya kekurangan sejumlah anggaran itu dan kami akan laporkan dalam rapat banggar DPR Papua bersama TAPD Provinsi Papua supaya ada kebijakan untuk mengatasi hal hal yan urgen,” imbuhnya. (bat)
