JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemprov Papua memastikan kertersediaan anggaran untuk membayar tunggakan atau kekurangan pembayaran untuk program Beasiswa Unggul Papua pada periode Juli – Desember 2023.
Hal itu terungkap dalam pertemuan lanjutan rapat kerja Pansus Beasiswa DPR Papua yang dipimpin langsung Ketua Pansus Beasiswa, Fauzun Nihayah bersama anggota Pansus dengan Plt Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo, Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen dan Inspektorat Provinsi Papua serta dihadiri Foru OrangTua Mahasiswa di Hotel Mercure Kota Jayapura, Senin, 27 November 2023.
“Kita mengundang pak Pj Gubernur juga, tapi beliau tidak bisa hadir. Kemudian menugaskan Plt Asisten I Yohanis Walilo. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini ada sedikit solusi, ternyata dana untuk pembiayaan Juli – Desember 2023 itu ada sebetulnya. Artinya, soal tunggakan beasiswa itu kita tidak pusing soal dananya,” kata Fauzun Nihayah usai rapat kerja.
Hanya saja, diakui Politisi Partai NasDem ini, yang menjadi persoalan adalah data yang dimiliki oleh Forum Orang Tua Mahasiswa, BPSDM dan Inspektorat Provinsi Papua masih simpang siur alias data belum valid.
Akibat data mahasiswa penerima beasiswa belum valid itu, Pansus Beasiswa DPR Papua merekomendasikan pihak terkait dalam tiga hari ini harus bekerjasama dalam melakukan validasi data mahasiswa penerima beasiswa itu.
“Karena ini penting. Karena rapat kemarin, BPSDM sampaikan kebutuhannya atau tunggakan beasiswa itu hanya Rp 101 miliar, namun dalam pertemuan hari ini sudah berubah lagi kebutuhannya yakni kurang lebih Rp 123 miliar lebih. Artinya, data kita masih tidak jelas. Nah, kami dari Pansus tidak mau. Jika data jelas, baru kami merekomendasikan untuk dibayarkan, tapi tidak usah khawatir untuk Juli sampai Desember 2023 ini, anggaran tersedia dengan baik,” jelasnya.
Yang jelas, tegas Fauzun, Pansus Beasiswa DPR Papua fokus pada penyelesaian tunggakan beasiswa bagi mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri terutama pada Juli – Desember 2023. Sebab, untuk tahun 2024 tentu butuh kebijakan khusus lagi.
“Kami harus ke kementerian bagaimana simulasi pembayaran beasiswa untuk tahn 2024. Karena anggaran kami di induk juga kecil. Apalagi, sesuai kesepakatan awal pada 26 Juni 2023, dibayar oleh kabupaten/kota, tapi ada kendala di kabupaten/kota. Jadi, dipastikan ada anggaran untuk membayar tunggakan beasiswa periode Juli – Desember 2023, tadi pak asisten I sudah pastikan jika anggaran ada, namun kami dari Pansus tidak ingin asal dibayar, tapi kami butuh data valid dalam 3 hari ini kita minta validasi data. Pembayaran bisa dilakukan, asal data valid,” pungkasnya.
Koordinator Forum Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa, Jhon Reba menyampaikan terimakasih kepada DPR Papua melalui Pansus Beasiswa ini bersama Pemprov Papua yang mencari solusi untuk pembayaran tunggakan beasiswa bagi mahasiswa di dalam dan luar negeri ini untuk tahun 2023.
“Dimana kesepakatan dalam pertemuan ini, pak asisten telah mengarahkan kepada kami dalam kurun waktu dekat segera menyelesaikan validasi data untuk memastikan pembiayaan bagi mahasiswa penerima beasiswa yang menjadi tanggungjawab Provinsi Papua dan kabupaten/kota. Dari 1.718 mahasiwa, harus divalidasi berapa yang harus dibayarkan dari Juli sampai Desember,” katanya.
Ditambahkan, dari validasi data mahasiswa penerima beasiswa itu, kemudian berkolerasi dengan keuangan, maka kemudian disiapkan oleh Pemprov Papua dan dilakukan proses pembayaran dalam waktu dekat ini.
“Dalam rangka kelanjutan program beasiswa ini di tahun 2024, atas inisiatif dari Pansus Beasiswa tadi, maka minggu depan akan ada jadwal pertemuan antara Pansus bersama Pemprov Papua dengan Kemendagri maupun pimpinan di pusat, baik Presiden atau Wapres. Harapan kami tidak berhenti pada proses pembayaran pada bulan Desember, tapi keberlanjutan bagi anak anak kami karena ada yang selesai di tahun 2024, 2025 dan 2026. Intinya, itikat baik dari pengambil keputusan di Provinsi Papua sudah kami dengar,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko F Rumaropen mengakui Pemprov Papua bersama DPR Papua mencari solusi untuk penyelesaian masalah beasiswa di tahun 2023, dimana kesepakatan antara Pansus dan Pemprov Papua dalam BPSDM, Inspektorat dan Forum Orang Tua.
“Bapak asisten memerintahkan kepada kami dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan validasi data untuk memastikan pembiayaan bagi penerimaan beasiswa yang menjadi tanggungjawab Pemprov Papua dan kabupaten/kota di dalamnya. Dari 1.718 mahasiswa, harus divalidasi berapa yang dibayarkan untuk Juli sampai Desember 2023,” jelas Aryoko Rumaropen.
Dari validasi data dan korelasi dengan keuangan, lanjut Aryoko, kemudian akan diselesaikan pembayarannya oleh Pemprov Papua dan diakan dilakukan proses pembayaran dalam waktu dekat ini.
“Dalam rangka kelanjutan program ini, atas inisiatif Pansus maka minggu depan akan ada pertemuan Pansus bersama Pemprov Papua dengan Kemendagri maupun pimpinan di pusat baik Presiden maupun Wapres. Apalagi, harapan orang tua bahwa pembayaran beasiswa tidak berhenti pada bulan Desember, tapi keberlanjutan bagi anak anak yang sementara melakukan pendidikan, akrena mereka akan selesai tahun 2024, 2025 dan 2026,” ujarnya.
“Harapan bapak Pj Gubernur dan Pj Sekda jangan sampai kemudian menjadi masalah, tapi tanggungjawab bersama di Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua yang punya anak anak yang kuliah di dalam dan luar negeri untuk mengambil bagian dan peran disitu,” imbuhnya. (bat)
