JAKARTA, Papuaterkini.com – Turunnya kapasitas fikal daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provini Papua dalam dua tahun terakhir pasca adanya kebijakan pemerintah pusat dengan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua menjadi topik pembicaran atau diskusi hangat dalam kegiatan Bimbingan Teknis atau Pendalaman Tugas DPR Papua di Hotel Borobudur Jakarta, 11 Desember 2023.
Dalam pendalaman tugas DPR Papua ini, dengan menghadirkan pemateri yakni Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev tentang Penguatan Peran DPR dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Direktur Dana Desa, Insentif dan Otonomi Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Jaka Sucipta, SH, MM dengan materi Hak Keuangan dan Administratif DPRD dan Plh Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Dr Sukoco, SH, MH dengan materi tentang Kebijakan Dana Transfer ke Provinsi Pasca Terbentuknya DOB.
Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda, SH, MH mengatakan, bimbingan teknis terakhir tahun 2023 ini membahas persoalan dan isu-isu yang mengemuka di Papua, sehingga dapat diterapkan dalam mengurai berbagai permasalahan yang terjadi di Papua khususnya terkait dengan keuangan daerah Provinsi Papua.
Diakui, ada beberapa persoalan yang disampaikan dalam bimtek ini, terutama menurunnya kapasitas fiskal daerah di Provinsi Papua, dimana APBD Provinsi Papua yang mengalami penurunan yang sangat drastis.
“Hari ini terjadi pemekaran, namun provinsi induk ini menjadi korban. Nah, bagaimana pemerintah pusat mencari solusi untuk ini, agar tak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dikatakan, pasca terbentuknya 3 provinsi yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, mengakibatkan Provinsi Papua sebagai provinsi induk mengalami permasalahan tersendiri terhadap kemampuan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Papua.
“Diketahui pada anggaran 2024, Pemprov Papua mengelola belanja APBD sebesar Rp 2,9 triliun. Halnini sangat riskan bagi pemerintahan daerah, karena kondisi keuangan Pemprov Papua dibawah kategori rendah. Kami semua tentu berharap pelayanan publik tidak terganggu, baik itu di bidang pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua maupun permasalahan yang sedang terjadi yakni beasiswa bagi mahasiswa Papua yang kuliah di dalam dan luar negeri serta tata kelola ASN di Papua yang saat ini masih mengelola ASN yang mencapai 14 ribu ASN,” paparnya.
Ditambahkan, dengan adanya bimtek ini, diharapkan menjadi pegangan bagi anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka di daerah masing-masing. Apalagi, masih ada agenda yang harus diselesaikan yakni sidang non APBD. (bat)
