JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw memprediksi jika pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara bakal mundur tahun berikutnya. Sebab, pada tahun 2024 merupakan tahun politik, bukan tahun olahraga.
“Ikut PON atau tidak? Menurut saya secara pribadi bahwa PON tahun depan tidak akan berjalan. Saya sudah sampaikan berulang kali bahwa PON tahun depan tidak bisa dilaksanakan. Pasti mundur tahun berikutnya. Sebab, tahun depan bukan tahun olahraga, tapi tahun politik,” kata Jhony Banua Row.
“Februari masuk politik sampai dengan Pemilu Kepala Daerah pada Oktober 2024. Belum gugatan di Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Kira kira mana yang hari ini pemerintah daerah mana yang siapin uang untuk siapkan atletnya?,” sambung Jhony.
Jhony mengaku jika telah melakukan rapat koordinasi bersama Mendagri di Sorong, beberapa waktu lalu. Dari rapat itu, berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak KPU, Bawaslu dan aparat keamanan belum tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kalaupun ada, nilainya belum sesuai, dimana harus 40 persen di tahun 2023 dan selebihnya tahun depan.
“Kami di Papua, kami kemairn lihat data kebutuhannya kurang lebih Rp 200 miliar. Kami hanya berikan Rp 30 miliar untuk KPU, padahal harusnya 40 persen dari kebutuhan. Terus sisanya di tahun depan, sedangkan tahapan sudah berjalan sekarang dan ini menjadi stressing Mendagri dalam rapat koordinasi di Sorong,” ungkap Politisi Partai NasDem ini.
Untuk itu, Jhony berpendapat bahwa tahun depan ini tidak mungkin ada pesta olahraga. Sebab, ini bukan hanya di Papua saja, tetapi daerah lain akan melakukan hal yang sama. Terutama tuan rumah, karena dana dipakai fokus untuk Pemilu dan Pemilukada.
Jhony mengharapkan pengurus KONI Papua untuk melihat kondisi saat ini dengan baik dan meminta pengurus KONI mengoptimalkan uang yang diberikan untuk pembinaan atlet.
“Jadi, saya harap pengurus KONI juga harus melihat kondisi yang ada dengan baik. Dan pengurus KONI Papua juga harus optimalkan uang yang telah diberikan. Pengurus KONI Papua harus sampaikan berapa uang yang mereka terima. Kalau bilang KONi tidak ada uang, itu menjadi pertanyaan kami dewan, karena kami dewan sudah memberikan uang disana,” bebernya.
Apalagi, ungkap Jhony, pada ABT tahun 2023, disepakati untuk memberikan dana sebesar Rp 60 miliar untuk TC dan sebagainya.
“Pertanyaan kami hari ini, kami juga terima laporan ada cabor cabor yang tidak dibiayai sama sekali oleh KONI. Dan, kalaupun dibiayai pun tidak besar. Dimana Rp 60 miliar itu? Nah, 60 miliar itu jika masih sisa disimpan ke tahun depan. Jangan diberikan ancaman bahwa ini tidak ada uang. Ayo kita transparan uangnya dimana? Kan kita sudah biasa, jika tahun depan tidak ada, maka dia pakai dulu yang sekarang sampai tahun depan, kemudian melalui ABT bisa ditambah lagi,” ujarnya.
Diakui, jika pada APBD Induk tahun 2024, dalam pembahasan di DPR Papua tidak masuk untuk PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, dengan pertimbangan bahwa Rp 60 miliar sudah diberikan melalui ABT, yang hanya sekian bulan.
Terlepas dari itu, Jhony Banua Rouw yang juga Ketua Cabor Menembak ini, mengakui dimana atletnya yang dibiayai tidak sampai 20 orang. Padahal, cabor menembak ini adalah cabor penyumbang medali emas terbanyak pada PON XX di Papua.
“Kita cuma dikasih 18 untuk TC di pelatnas semua. Biaya makan tidak ditanggung, mereka hanya dikasih gaji atau honor saja, yang mungkin 3 – 4 bulan kami terima yang besarnya Rp 3 juta – Rp 4 juta per atlet,” tandasnya.
Jhony pun mempertanyakan anggaran yang diberikan untuk KONI Papua pada tahun 2023 sebesar Rp 60 miliar tersebut, apakah sudah habis.
“Apakah Rp 60 miliar itu sudah habis? Kami Cabor penyumbang medali emas terbanyak. Mestinya harus menjadi cabor prioritas. Apalagi, cabor cabor lain yang hanya menyumbang 1 – 2 medali emas, menurut saya kan harusnya ada skala prioritas,” tukasnya.
Untuk itu, Jhony berpendapat jika pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada athun 2024 itu, bisa saja ditunda pada tahun berikutnya.
“Kalau menurut saya PON akan tertunda di tahun berikut. itu akan lebih baik. Tapi proses menyiapkan atlet tidak boleh putus, karena uangnya ada. Uang eventnya atau kontingennya yang mungkin kita tidak bisa siapkan. Tapi untuk TC atau pembinaan, uangnya ada Rp 60 miliar yang dikasih pada ABT kemarin. Nah, ini saya bicara data sesuai buku yang masuk ke dewan itu Rp 60 miliar. Itu sudah kami sahkan dan kami tidak potong 1 sen pun. Kami setuju itu, karena kami tahu akan menuju PON,” paparnya.
“Jadi, totalnya ada Rp 60 miliar di tahun 2023. Jadi, saya harap teman teman di KONI harus transparan dalam penggunaan anggarannya, menyampaikan yang pasti kepada cabor berapa uang yang mereka terima, bagaimana pengelolaannya, bagaimana mengatur uang itu supaya TC bisa berjalan sampai tahun depan. Nanti di ABT kita bisa kasih lagi jika memang ada uang. Kan begitu. Tidak ada yang susah sebenarnya,” pungkasnya. (bat)
