JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh Intelektual Papua Pegunungan, Hengky Bayage, SAP, MAP meminta agar pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan untuk ditunda dan ditinjau ulang. Pasalnya, ia mendapatkan informasi bahwa ada indikasi bahwa nama nama calon anggota MRP periode 2023 – 2028 itu, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme rekrutmen.
“Saya minta agar pelantikan anggota MRP Papua Pegunungan yang direncanakan 19 Desember 2023, agar ditunda dulu dan ditinjau ulang,” tegas Hengky Bayage, Senin, 18 Desember 2023.
Sebab, kata Hengky Bayage yang juga Sekretaris Komisi V DPR Papua ini, dari nama nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang akan dilantik itu, pihaknya mendapatkan informasi jika tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur rekrutmen awal.
Menurutnya, awalnya sudah ditentukan Pokja Agama, Pokja Adat dan Pokja Perempuan. Semua sudah dibagikan per kabupaten masing masing untuk mewakili kultur masing masing, lalu untuk kabupaten untuk pokja adat dan perempuan sudah ada hasil rekrutmen dari hasil seleksi dan dikirim ke Timsel MRP Papua Pegunungan.
Begitu juga Pokja Agama, sudah ada nama nama hasil seleksi Timsel MRP Papua Pegunungan, namun untuk nama nama calon Anggota MRP itu sudah ada rekomendasi dari pimpinan sinode gereja. “Mereka sudah ditentukan sesuai nomor urut, namun waktu berjalan ketika dari timsel kabupaten sudah mengirimkan hasil seleksi dan timsel provinsi diduga melakukan kocok ulang sampai nama nama yang sudah dikirim dari kabupaten itu berubah total, kemudian versi timsel provinsi yang rekrut ulang, padahal tidak memenuhi syarat namun diakomodir semua,” ungkapnya.
“Mereka tidak lihat hasil kerja timsel kabupaten, untuk Pokja Adat dan Pokja Perempuan. Sedangkan, untuk Pokja Agama sudah ditentukan oleh Sinode masing masing siapa yang jadi berdasarkan rekomendasi mereka, tapi dalam perjalanannya, namun muncul nama orang yang berbeda atau tidak sesuai dengan usulan atau rekomendasi dari pimpinan gereja,” sambungnya.
Mestinya, lanjut Tokoh Intelektual Papua Pegunungan ini, Timsel MRP Papua Pegunungan mestinya berdasarkan dari hasil seleksi di tingkat kabupaten maupun rekomendasi dari pimpinan gereja atau sinode.
Ia berharap agar tidak dilakukan pelantikan terlebih dahulu alias ditunda, sambil ditinjau ulang. Sebab, jika dipaksakan untuk dilantik, maka bisa memicu terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan semua pihak.
“Tolong ditinjau dan dilihat kembali hasil verifikasi administrasi awal baik untuk Pokja Agama, Perempuan dan adat. Tidak boleh dikocok ulang semuanya. Jadi, pelantikan anggota MRP Papua Pegunungan harus ditunda, yang nama nama tidak prosedur bisa berdampak tidak baik. Jika mau aman dan diterima, mestinya Timsel Provinsi harus sesuai hasil seleksi, sehingga semua pihak akan menerimanya,” tandasnya.
Hengky Bayage berharap perlu ditinjau kembali sebelum dilakukan pelantikan terhadap calon Anggota MRP Papua Pegunungan yang terpilih. “Jika memaksakan dilantik, itu pasti akan membawa masalah. Sebab, orang orang yang diakomodir itu sudah sesuai mekanisme dan prosedur. Apalagi, saya mendengar sudah ada yang melakukan aksi demo dan pemalangan di beberapa tempat ketika mendengar akan ada pelantikan lantaran mereka mendapatkan informasi nama nama yang akan dilantik itu sudah dikocok ulang dan muncul nama nama yang tidak sesuai dengan rekrutmen awal,” pungkasnya. (bat)
