JAYAPURA, Papuaterkini.com – Aksi demo yang dilakukan sekelompok oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah disebut bisa berpotensi menggangu pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, Nason Utti, SE, MM di Jayapura, Senin, 15 Januari 2024.
Apalagi, Nason Utti menduga bahwa aksi oknum ASN yang menolak terhadap pergantian sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Mimika ini, ada aktor intelektual atau dalangnya.
“Aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok oknum ASN di Kabupaten Mimika itu, pasti ada aktor intelektualnya. Jika tidak ada aktornya, maka oknum ASN tidak berani melakukan aksi atau menentang kebijakan pemerintah atau Bupati Eltinus Omaleng,” kata Nason Utti.
Bahkan, Nason Utti menduga juga bahwa aksi itu didalangi oleh aktor di luar dari ASN, sehingga hal itu bisa saja akan menimbulkan konflik.
Menurutnya, jika aksi ini terus dibiarkan, akan membesar, karena adanya mobilisasi massa, karena ada yang membiayai aksi itu.
“Jika itu terjadi, maka jelas itu akan menganggu pelayanan publik, pemerintahan umum termasuk perekonomian di Kabupaten Mimika, bahkan berpoteni terjadinya konflik dan akan merugikan mayarakat Mimika dalam menghadapi kontestasi pesta demokrasi,’ ujarnya.
Nason Utti yang juga Wakil Ketua Fraksi Bangun Papua DPR papua ini berharap agar aparat penegak hukum tidak membiarkan aksi aksi ini.
Apalagi, aksi aksi yang dilakukan sekelompok oknum ASN di Kabupaten Mimika ini bisa berpotensi menggangu pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami harap aktor dari aksi ini segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Apalagi, jika ini dibiarkan, akan menggangu situasi Kamtibmas yang berdampak pada pelaksana Pemilu baik legislatif maupun Pilpres tahun 2024 di Kabupaten Mimika, yang tinggal beberapa Minggu ke depan,” tandasnya.
“Jadi, ini jangan dianggap biasa, jangan dibiarkan, tapi sebaiknya ini cegah dan dihentikan. Pihak keamanan harus bertindak tegas terhadap aktornya,” sambungnya.
Nason Utti meminta ASN yang tidak puas dengan pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Mimika ini, untuk menempuh langkah hukum melalui PTUN atau Komisi ASN.
“Saya minta kepada pihak penyelenggara pemerintah maupun pihak penyelenggara pemilu supaya mengawal sama-sama agar tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan masyarakat Papua Tengah khususnya mayarakat Mimika,” ujarnya.
Sebab, Nason Utti juga menduga jika hal itu dibiarkan maka akan ada aktor yang merusak agenda Pileg dan Pilpres. “Nah, alasan ini yang mereka pakai untuk mengacaukannya,” tandasnya.
Nason Utti meminta Forkompinda Papua Tengah dan Pemda setempat untuk memberikan perhatian serius terhadap aksi demo sekelompok ASN itu.
“Jangan anggap biasa terkait hal ini. Karena takutnya hal ini berpotensi menggangu pemilu,” pungkasnya. (bat)
