JAYAPURA, Papuaterkini.com – Masalah tunggakan pembayaran beasiswa yang dihadapi mahasiswa Papua yang tengah menempuh studi di beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, akhirnya dapat segera dibayarkan.
Hal ini setelah eksekutif (Pemprov Papua) bersama DPR Papua sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka untuk menjawab masalah prorgam beasiswa mahasiswa unggul Papua, dimana tunggakan Juni – Desember 2023 akan dibayar.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw SE mengungkapkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar tunggakan biaya studi mahasiswa Papua di sejumlah perguruan tinggi di dalam dan luar negeri itu sekitar Rp 116 miliar.
Sedangkan, bantuan dari provinsi pemekaran yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, ditambah dari kabupaten, kecuali dua daerah yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, juga memberikan bantuan dana hibah khusus untuk membantu Pemprov Papua menyelesaikan tunggakan beasiswa mahasiswa Papua sebesar Rp 93 miliar.
Sisanya, menjadi tanggungjawab Provinsi Papua dalam pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa Papua itu.
“Mudah – mudahan dalam 1 minggu ke depan ini akan selesai dibayarkan kurang lebih Rp 116 miliar yang telah kita sepakati, tentu ada perubahan Perkada,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin rapat Badan Anggaran DPR Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua, Rabu, 17 Januari 2024.
Jhony Banua Rouw mengapresiasi tiga Provinsi Pemekaran yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan yang telah membantu keuangan atau dana hibah khusus kepada Pemprov Papua untuk pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri itu.
Selain itu, ia juga mengapresiasi kepada beberapa kabupaten yang telah membantu Pemprov Papua untuk beasiswa mahasiswa Papua ini.
“Hanya dua daerah yang tidak memberikan bantuan atau masih sangat berat yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sehingga untuk Kota dan Kabupaten Jayapura harus disubsidi atau ditopang dibantu oleh provinsi. Dari semua transfer daerah yang bantu provinsi, tapi Provinsi Papua juga harus menyiapkan tambahan uang yang kurang lebih sisa dari Rp 93 miliar, sisanya adalah tanggungjawab Provinsi Papua untuk menyelesaikan,” jelasnya.
“Puji Tuhan, kami harus bersyukur bahwa hari ini telah dapat kata sepakat untuk membiayai semua biaya pendidikan anak anak kita, sehingga mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Saya sampaikan bahwa kami DPR Papua selalu konsisten untuk mengawal untuk program beasiswa ini agar mahasiswa Papua bisa menyelesaikan studinya, mereka tidak boleh pulang dan putus ditengah jalan. Sebab, jika mereka putus dan kembali ke sini, maka mereka akan mulai dari nol lagi,” sambungnya.
Jhony menambahkan bahwa pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa Papua di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri itu, murni uang dari Papua, bukan dari bantuan pemerintah pusat untuk membantu mahasiswa Papua itu.
Untuk itu, Politisi Partai NasDem ini menghimbau kepada orang tua mahasiswa yang selama ini risau dengan kondisi keuangan ini, untuk bersabar karena akan segera diproses untuk pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa Papua di sejumlah perguruan tinggi di dalam dan luar negeri itu.
“Pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa Papua itu, kita minta untuk dibayar dalam 7 hari ke depan ini, terutama bagi mereka yang ikut ujian,” ujarnya.
Soal SILPA sebesar Rp 50 miliar pada BPSDM Papua tahun 2023, Jhony mengakui jika dalam pembahasan bersama TAPD Provinsi Papua itu sudah clear, sehingga sudah tidak ada masalah lagi dan bisa segera diselesaikan tunggakan beasiswa mahasiswa Papua itu. (bat)
