JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menegaskan bahwa DPR Papua tidak ingin mahasiswa Papua yang tengah menempuh studi di beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri dipulangkan ke Papua, akibat terkendala biaya.
“Kami tidak mau anak anak kita dipulangkan. Selalu saya bilang kan, kami tidak mau anak anak kita yang sedang kuliah di luar negeri yang sudah 6 semester atau 7 semester mereka harus pulang dan mereka harus kembali ke nol lagi. Pulang ke Papua, maka mereka akan kembali dari nol. Ini adalah kesalahan pemerintah,” tegas Jhony Banua Rouw di Jayapura, Rabu, 17 Januari 2024.
Oleh sebab itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw meminta pemerintah pusat untuk langsung memotong dana Otsus itu untuk membiayai mahasiswa Papua penerima program Beasiswa Mahasiswa Unggul Papua.
“Kami minta pemerintah pusat potong langsung dana Otsus itu langsung untuk membiayai mahaiswa Papua. Tidak usah tambah kami uang Otsus, uang itu ada. Kalian potong dan kasih saja. Selama ini satu provinsi kami pakai uang itu, tidak ada masalah. Kenapa sekarang dimekarkan justru jadi masalah. Tinggal potong kasih ke kami, itu selesai. Uang itu cukup untuk membayar beasiswa mahasiswa Papua,” tandasnya.
Soal kebutuhan dana untuk membayar beasiswa mahasiswa Papua didalam dan luar negeri 2023, Jhony mengaku belum bisa memastikannya. Namun, sebagai wujud nyata DPR Papua dalam memperjuangkan itu, telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Beasiswa.
“Angka angka pasti Pansus akan beri ke kami, sehingga tidak ada spekulasi soal angka ini. Tapi intinya ada hutang dan ini akan terus perjuangkan. Bahkan, kami rencanakan setelah kami masuk besok akan membahas bersama Pansus,” katanya.
Yang jelas, permasalahan beasiswa mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri itu, Jhony Banua Rouw mengaku jika DPR Papua akan menyurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat kondisi Papua saat ini.
“Saya akan membuat surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat kondisi Papua saat ini. Ini bukan masalah Papua, ini masalah Indonesia. Ini masalah besar, masalah masa depan anak anak kita, anak anak bangsa, anak anak Papua, yang akan mengabdi untuk membangun Papua ke depan,” ujarnya.
“Semoga surat ini yang terakhir, semoga bapak Presiden bisa dengar surat kami yang adalah rintihan hati rakyat Papua terutama adek adek mahasiswa dan orang tua yang sedang bergumul soal ini. Kami pemerintah daerah tidak mampu lagi membiayai itu. Karena uang kita kepotong cukup banyak ke daerah lain,” sambungnya.
Jhony menegaskan bahwa dirinya secara pribadi maupun lembaga DPR Papua tetap konsisten mau mengawal, menyelesaikan biaya pendidikan bagi mahasiswa Papua ini. tentu dengan cara yang baik. Untuk itu, DPR Papua terus berjuang, sebab tentu saja masalah biaya mahasiswa Papua ini, akan membuat susah orang tua dari mahasiswa Papua hingga kini melakukan aksi dan ia berharap dukungan doa dari orang tua mahasiswa untuk terus berjuang bagaimana mereka harus diselesaikan.
Diakui, DPR Papua telah berinisiatif untuk menggunakan dana cadangan Pemprov Papua beberapa kali untuk menyelesaikan masalah beasiswa mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri tersebut.
Terakhir pada tahun 2023, juga terpaksa menggunakan dana cadangan Pemprov Papua untuk menjawab kebutuhan mahasiswa Papua di luar negeri. Padahal, lanjut Jhony Banua Rouw, pemerintah pusat menyampaikan mereka akan menyelesaikan hutang hutang mahasiswa, nyatanya pemerintah pusat tidak menyelesaikan itu.
“Mereka memimpin rapat, itu benar. Tetapi mereka minta kami Papua yang selesaikan itu. Pakai uang dari Papua dan akhirnya kita gunakan dana cadangan itu yang dipakai. Jadi, tidak ada yang namanya uang dari pemerintah pusat untuk membantu adek adek mahasiswa. Sampai saat itu, kita bisa menjamin itu. Yang kita bayar adalah semua kurang sekitar Rp 150 miliar kekurangan waktu itu,” ungkapnya.
Ada 100 miliar, lalu ada lagi kekurangan Ro 120 miliar yang disampaikan pemerintah pusat melalui Wamendagri Jhon Wempi Wetipo bahwa akan diselesaikan. Nyatanya itu tidak diselesaikan. Tidak ada uang dari pusat,terpaksa kita gunakan dana cadangan Pemprov Papua yakni Rp 120 miliar lagi kita siapkan untuk selesaikan kebutuhan mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri.
Jhony menambahkan jika pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait masalah beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri itu dengan menyurati dua kali. Bahkan, DPR Papua menyarankan kepada pemeirntah pusat untuk menyelesaikan beasiswa ini, harusnya pemerintah pusat potong langsung di pusat.
“Anggaplah ini urusan bersama kita, lewat dana Otsus dipotong dulu, dikasih kami Pemprov Papua, saya sebagai Ketua DPR Papua menjamin bahwa uang itu tidak akan dipakai untuk membiayai yang lain. Kita akan kawal untuk membiayai pendidikan program beasiswa unggul Papua, baru sisanya dibagi kepada daerah pemekaran dan kabupaten/kota,” jelasnya.
“Namun, sampai saat ini pemerintah pusat tetap bersikukuh dengan membagi dulu kepada kabupaten/kota dan provinsi baru baru sisanya nanti pemerintah kabupaten/kota hibah kembali ke Provinsi Papua. Kok aneh begitu. Otsus itu kan kewenangannya ada di provinsi selama ini,” sambungnya lagi.
Apalagi, kata Jhony, yang tanda tangan kontrak dengan universitas di dalam dan luar negeri itu Pemprov Papua. Mestinya, dana untuk beasiswa mahasiswa Papua itu langsung ditransfer ke provinsi.
“Kenapa harus sibuk transfer ke kabupaten/kota dan provinsi baru, baru dihibahkan kembali ke Provinsi Papua. Itu sama saja dengan membuat kami susah saja. Mestinya langsung ditransfer ke Pemprov Papua karena beasiswa mahasiswa unggul Papua itu menjadi urusan bersama, sehingga masalah itu bisa selesai. Itu artinya pemerintah pusat mengerti kondisi Papua, mengerti apa yang terjadi di Papua, selesaikan dengan gaya Papua saja,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa penerima beasiswa mahasiswa unggul Papua, yang belum dibayar hingga saat ini. Apalagi, dari awal, ia menyampaikan jika dananya terbatas sekali.
Dana SILPA Rp 50 Miliar di BPSDM Papua Dipertanyakan
Sementara itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mempertanyakan adanya dana sisa yang diperkirakan menjadi SILPA kurang lebih sebesar Rp 50 miliar di BPSDM Provinsi Papua tahun 2023. Padahal, mahasiswa Papua di luar negeri belum dibayarkan untuk Juni sampai Desember 2023.
“Dari hasil yang ditemukan Pansus Beasiswa, masih ada dana sisa yang diperkirakan menjadi SILPA kurang lebih Rp 50 miliar di tahun 2023. Yang kami sayangkan adalah kenapa masih ada SILPA, sedangkan adek adek mahasiswa ini belum dibayarkan dari bulan Juni sampai Desember 2023 sesuai informasi yang didapat,” katanya.
“Ini dana ada SILPA, dana itu sudah disahkan DPR Papua untuk dipakai membiayai beasiswa, namun nyatanya sampai akhir tahun masih ada sisa Rp 50 miliar lebih yang ada di BPSDM Papua.
Pertanyaan kami kenapa? masih ada adek adek mahasiswa yang membutuhkan dan nyata nyata punya data, mereka adalah mahasiswa dan mereka adalah penerima selama ini, tapi mereka tidak bayarkan. Tapi uang disimpan dan menjadi SILPA. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Dan, ini menjadi bagian teknis, tolong ditanyakan kepada yang punya wewenang itu,” imbuhnya.
Jhony berharap uang itu bisa dipakai untuk membantu mahasiswa Papua yang susah di luar negeri, tidak bisa bayar kuliah, terancam tidak bisa ikut ujian dan terancam mereka akan pulang, sehingga dana sisa itu dipakai untuk menyelesaikan tunggakan biaya mahasiswa Papua.
Ditambahkan, terkait masalah program beasiswa mahasiswa unggul Papua itu, tentu Pansus Beasiswa DPR Papua sudah minta harus ada audit yang transparan, terutama pada dana bantuan biasiswa mahasiswa Papua.
“Kita minta transparansi disitu. Itu bagian dari BPK dan kami percaya BPK tahu apa yang harus dilakukan dan pihak pihak terkait,” pungkasnya. (bat)
