JAYAPURA, Papuaterkini.com – Caleg Partai Gerindra Eptati Kamaruddin mencurigai adanya dugaan pengalihan suara caleg tertentu terutama untuk pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
Dugaan adanya pengalihan suara ke caleg tertentu itu, semakin diperkuat dengan tidak diberikannya hasil rekapitulasi suara tingkat PPD kepada para saksi. Bahkan, saksi hanya diberikan janji saja oleh PPD akan diberikan hasil rekapan itu, namun hingga masuk pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi, saksi belum juga diberikan hasil rekapan suara tersebut.
Eptati yang tercatat sebagai Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil Papua 5 meliputi Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya ini mengungkapkan jika ada anomali atau keganjalan dalam rekapitulasi suara untuk Sarmi yang terdiri dari 10 distrik ini.
“Hanya memang kekurangannya tidak semua caleg dari semua partai mempunyai saksi yang lengkap di TPS. Keluhan saksi saksi kita di lapangan setelah selesai rekapitulasi, hasil di tingkat distrik itu tidak diberikan kepada saksi. Kita dari caleg, tidak menerima apa apa dari saksi, karena hasil rekapitulasi tingkat distrik itu tidak diberikan PPD. Mereka tidak tahu alasannya kenapa tidak diberikan hasil rekapitulasi oleh PPD itu dan hanya diberikan janji saja, hingga pleno tingkat kabupaten juga belum diberikan,” ungkap Eptati.
Padahal, lanjut Eptati, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten itu, mestinya hasil dari distrik diberikan kepada saksi untuk membandingkan rekapitulasi yang dilakukan tingkat kabupaten. “Nah, saat dibacakan di tingkat kabupaten itu, berarti tidak ada jaminan bahwa itu tidak berubah dari PPD,” ujarnya.
Eptati mengaku ada sejumlah keganjilan dalam Pileg di Kabupaten Sarmi itu, terutama di tingkat provinsi. Bahkan, ada aneh hasil suara di Sarmi Barat dan Sarmi Selatan, dimana Partai Gerindra hanya mendapatkan 4 suara di Sarmi Barat, itupun dari lambang partai, bukan suara caleg.
“Sementara itu, dari C1 per TPS walau tidak, ada suara caleg Partai Gerindra. Di Sarmi Selatan begitu juga. Partai Gerindra kosong malahan. Bahkan, bukan hanya Partai Gerindra, ada beberapa partai kosong alias tidak mendapatkan suara. Sementara di Sarmi Selatan, Partai Gerindra sebelumnya mendapatkan suara, namun itu dikosongkan semuanya,” katanya heran.
“Dari distrik itu, kelihatan sekali siapa yang memesan suara itu. Di Sarmi Selatan, Partai Perindo mendapatkan suara 1000 lebih dan itu suara lambang partai 500, sisanya suara caleg. Ini kan aneh dan janggal serta kelihatannya sudah disetting begitu,” sambungnya.
Eptati menyebut ada indikasi yang dilakukan oknum oknum tertentu memindahkan partai, makanya banyak partai yang tidak memperoleh suara dan dipindahkan suaranya ke partai tertentu.
“Ini bukan persoalan kalah memang, itu nomor dua. Tapi ini suara rakyat. Kalau kita kalah tidak dipilih masyarakat tidak masalah, tapi kita kalah hanya gara gara suara kita dipindahkan ke caleg tertentu, ini kan menyakitkan,” tandasnya.
Dikatakan, pada pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, saksi Gerindra tandatangan padahal sudah diperingkatkan jangan tandatangan jika ada kecurangan, namun ia terpaksa tandatangan dengan alasan KPU tidak memberikan rekapitulasi hasil suara jika saksi partai tidak tandatangan.
“Jadi, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten itu, hasil dari distrik itu dibacakan saja. Jadi, tidak diberikan saksi kita hasil dari PPD ini. Jadi, kami keberatan karena banyak suara partai lain yang tidak mendapatkan suara dan ada indikasi dialihkan ke caleg tertentu dan itu pesanan,” ujarnya.
Untuk itu, Eptati mengaku akan melaporkan dugaan pengalihan atau pemindahan suara dari caleg kepada caleg tertentu ke Bawaslu untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, ia menduga kecurangan ini dilakukan mulai dari tingkat TPS hingga PPD.
“Ya, dalam waktu dekat, saya akan melaporkan dugaan pengalihan suara ke caleg tertentu itu,” pungkasnya.(bat)
