JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Papua, 15 Maret 2024 oleh Pj Gubernur Papua diwakili Pj Sekda Papua, kini menjadi perhatian serius, lantaran banyak sekali melantik ASN yang berasal dari luar wilayah adat Tabi dan Saereri.
Apalagi, kini muncul banyak aksi penolakan pejabat yang dilantik tersebut oleh ASN sendiri seperti di Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Papua dan beberapa OPD lain.
Tokoh Pemuda Saereri, Sarlens Ayatanoi menilai banyaknya pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Papua yang dilantik beberapa hari lalu, ternyata banyak ASN yang berasal dari luar wilayah adat Tabi dan Saereri, tentu sangat disayangkan.
“Jangan menunjuk orang asing pimpin kami. Karena kami melihat dengan fakta bahwa sudah ada kesalahan dalam pelantikan pejabat eselon III yang dilantik kemarin, karena tidak melibatkan tenaga tenaga ahli atau SDM dari wilayah adat Tabi dan Saereri. Ini wilayah adat mereka dan ini hak kami orang Tabi dan Saereri, suku asli Papua yang mendiami wilayah adat Tabi dan Saereri,” tegas Sharlen Ayatonai, Kamis, 21 Maret 2024.
Padahal, kata Sarlens, banyak Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya ASN asli Tabi dan Saereri yang sudah mumpuni dan siap untuk menduduki jabatan baik eselon IV, III maupun II. Mestinya, mereka diberikan kesempatan untuk berkarir dan membangun untuk negeri mereka yakni Tabi dan Saereri.
“Ini contoh bahwa sangat tidak mungkin orang Serui atau Jayapura akan menjadi gubernur di Papua Tengah atau Papua Pegunungan. Seharusnya, wilayah Lapago adalah rumah bagi orang Lapago dan kita harus menghormati mereka. Jangan lagi jika ada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Papua, jangan melantik orang lain atau kami tegaskan disini bagi kami itu orang asing yang tidak mengerti rumah mereka, karena orang yang ada di dalam rumah kami. Jadi, hanya orang Tabi dan Saereri saja yang bisa urus mereka,” jelasnya.
Sarlens yang juga anak Sang Eksekutor Pepera ini meminta hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bahwa porsi 80 persen untuk Orang Asli Papua itu, khususnya untuk wilayah adat Tabi dan Saereri dalam penempatan sejumlah jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah daerah itu, harus benar benar dijalankan.
Ia mensinyalir adanya oknum pejabat eselon yang diduga terindikasi terlibat dalam kasus korupsi dan saksi dalam kasus gratifikasi, justru dilantik padahal ia bukan berasal dari luar Tabi dan Saereri. Bahkan, ada oknum pejabat yang dilantik pada dinas tertentu, namun meliliki latar belakang pendidikan yang tidak pas dengan OPD tersebut.
“Hal ini menjadi perhatian dan tanda tanya besar, apakah anak anak Tabi dan Saereri yang telah menjadi ASN sekian lama, apakah tidak memenuhi kriteria atau ada hal lain? Kalau kita mau melihat, ASN di Tabi dan Saereri sangat siap dan sudah banyak yang memiliki latar belakang pendidikan mumpuni,” tandas Sekretaris Umum Badan Musyawarah Kepala Kepala Suku Raja di 7 Wilayah Adat Papua ini.
Untuk itu, Sarlens yang juga Sekretaris Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat ini, meminta kepada Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua jika dalam waktu dekat ini ada pelantikan pejabat eselon II dan III, maka harus dievaluasi semua.
“Berikan kesempatan luas kepada anak anak Tabi dan Saereri memimpin di Provinsi Papua. Orang asli Papua harus diberikan porsi 80 persen di semua aspek, baik pada esekutif, legislatif dan judikatif dan 20 persen bagi saudara saudara yang bukan asli Papua. Jika tidak demikian, maka kepunahan dan penguasaan atas birokrasi dan pemerintahan akan dikuasi oleh segelintir orang saja,” imbuhnya. (bat)
