JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yanni, SH, MH, MSos mengusulkan pembentukan Kementerian Khusus untuk Urusan 6 Provinsi di Tanah Papua dan Pendistribusian ASN di setiap Kementerian dalam masa kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, usulan pokok pikiran itu, dibahas Partai Gerindra Provinsi Papua bersama dengan kalangan akademisi Univasitas Cenderawasih, tokoh adat, tokoh perempuan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yanni, SH, MH, MSos mengatakan, usulan pembentukan Kementerian Khusus Papua ini, tidak terlepas dari berbagai persoalan di Papua, termasuk adanya Otsus Jilid II dan ada bagian yang belum maksimal.
“Jadi ini diskusi awal yang dihadiri berbagai kalangan. Terimakasih, saya pikir kajian-kajian ini positif, untuk kita sampaikan aspirasi kita ini kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subiyanto. Termasuk ada pendapat juga betapa maksimalnya kalau di setiap Kementerian itu ada keterwakilan orang asli Papua misalnya Dirjen, Deputi, dan sebagainya,” kata Yanni.
“Jadi, jika bicara pertambangan, Kita datang ke Menteri Pertambangan, maka di sana ada orang asli Papua demikian juga dengan Kehutanan, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Jadi dengan pemikiran kita Papua juga ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional. Papua juga ingin memiliki Indonesia seluruhnya dan itulah pikiran-pikiran artinya menjadi sebuah gagasan untuk kita diskusikan dan dilakukan kajian kajian ilmiah supaya lebih mendalam,” sambungnya.
Dikatakan, pihaknya berencana akan membentuk tim yang terdiri dari akademisi, para tokoh, tokoh perempuan, termasuk MRP dan jika sudah rampung, maka hasil kajian usulan pembentukan Kementerian Khusus Papua itu, akan disampaikan kepada kepada Presiden terpilih, Prabowo Subiyanto.
“Nanti selanjutnya seperti apa kita serahkan kepada beliau untuk memutuskan apakah dianggap perlu yang penting kita serahkan aspirasi ini kepada beliau,” imbuhnya.
Sementara itu, Akademisi Uncen, Dr Ir Johni Jonatan Numberi menilai usulan pembentukan Kementerian Khusus Papua itu, merupakan ide yang baik. “Saya kira ini ide yang baik sekali dari Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua, ibu Yanni yang mana mendorong terbentuknya Kementerian khusus urusan Papua,” ujarnya.
Apalagi, kata Johni Numberi, jika dilihat secara strategi, geostrategi dan geopolitik ini Provinis Papua ada di ujung timur Indonesia sebagai garda terdepan atau halaman depan bangsa dan negara di kawasan Indo Pasifik, tentu kementerian khusus urusan Papua itu sangat tepat.
Selain itu, dalam proses-proses geo ekonomi global sangat berpengaruh sekali karena kondisi Papua dengan 6 provinsi termasuk daerah otonomi baru ini cukup luas tiga kali Pulau Jawa dengan pertumbuhan industri yang cukup besar dan strategis sehingga di dalam proses-proses urusan ini penting untuk mengusulkan Kementerian khusus Papua.
“Kalau kita lihat latarbelakang sudah banyak hal yang dilakukan oleh negera termasuk pada masa reformasi 1998 ke tahun 2000 itu ada Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang saat itu dimotori Bapak Manuel Kaisiepo. Selain itu, pada masa Presiden SBY ada UP4B terus pada masa Presiden Jokowi ada BP3OKP yang diketuai Wapres,” jelasnya.
Dikatakan, dengan pembentukan Kementerian Khusus urusan Papua ini, untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi mengenai masalah kesejahteraan.
Di samping itu, Papua punya masalah mengenai menjaga integritas nasional di Tanah Papua memberikan ruang dan kesempatan kepada putra dan putri Papua yang mau ambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam pembangunan di Papua.
“Kedua, dari Ketua Gerindra menyampaikan untuk distribusi ASN yang memenuhi syarat kepangkatan, kelompok profesional untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian, BUMN dan ini hal-hal yang baik. Termasuk mendorong adanya orang Papua menempati posisi diplomat, dubes, atase pendidikan, atase militer di luar negeri. Ini hal-hal penting untuk berikan ruang kepada putra/putri Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional,” imbuh Dekan Fakultas Teknik Uncen ini.
Sementara itu, Dosen Program Ilmu Pemerintahan Uncen, Dr. Renida Joselin Toroby menyambut baik usulan pembentukan Kementerian Khusus urusan Papua ini. Apalagi, Kementerian seperti ini, pernah ada.
“Karena paling tidak kehadirannya bisa meminimalisir segala persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Meminimalisir konflik dan kalau Tuhan Izinkan Kementerian ini ada, itu akan memberikan kontribusi yang baik secara umum secara khusus di Provinsi yang ada di Tanah Papua,” katanya.
Untuk itu, dengan melibatkan beberapa akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh agama dalam membahas pokok pikiran usulan pembentukan Kementerian Khusus Urusan Papua dari gagasan Ketua DPD Partai Gerindra Papua, akan didiskusikan dan dirumuskan bersama.
“Pokok-pokok pikiran yang tadi disampaikan dalam sambutan itu kita sudah diskusikan dan nanti kita rumuskan lagi kembali dan undang lagi tim untuk berdiskusi lagi,” imbuhnya. (bat)
