JAYAPURA, Papuaterkini.com – Lantaran tidak didukung anggaran yang memadahi, Majelis Rakyat Papua (MRP) terancam tidak bisa memberikan pertimbangan terhadap keaslian Orang Asli Papua (OAP) pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan maju pada Pilkada Serentak tahun 2024.
Bahkan, MRP tidak memiliki pos anggaran untuk pembentukan Pansus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua. Padahal, agenda nasional itu sudah semakin dekat.
Hal itu diungkapkan Ketua MRP Nurlince Wamuar usai menerima kunjungan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Selasa, 23 April 2024.
Ketua MRP Nurlince Wamuar mengungkapkan jika pada tahun 2024 ini, MRP mendapatkan alokasi anggaran hanya sebesar Rp 41 miliar saja. “Kondisi keuangan MRP ditahun ini anggaran kami Rp 41 miliar. Namun di triwulan I ini anggarannya sudah habis, sehingga kegiatan-kegiatan kami tidak jalan,” ungkap Nurlince.
Menurutnya, dari anggaran Rp 41 miliar ini digunakan untuk gaji Anggota MRP dan gaji staf sebesar Rp 26 miliar, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan anggota dan sekretariat.
“Untuk itu, kami minta ada penambahan anggaran sekitar Rp 54 miiyar untuk kegiatan emergency terkait sosialisasi tentang kursi pengangkatan baik DPRK dan DPR Papua serta Pilgub. Jika tidak ada penambahan anggaran, maka kami tidak bisa melaksanakannya,” bebernya.
Nurlince berharap Ketua DPR Papua bisa menindaklanjutinya masalah keuangan yang dihadapi MRP ini, sehingga rencana penjaringan aspirasi dan soasialisasi tentang kursi pengangkatan, DPRK, DPRP, dan juga Pilgub bisa berjalan.
Diakui, dengan anggaran yang hampir habis ini, program MRP yang disusun selama 1 tahun ini, bisa terbengkalai, karena tidak didukung dengan pos anggaran yang cukup dan dapat menunjang kegiatan ini.
“Kami mengusulkan adanya penambahan kurang lebih Rp 54 miliar. Sebab, dengan adanya isu pemilihan anggota DPR pengangkatan baik DPRK maupun DPRP dan Pilgub, berarti kami harus membentuk Pansus DPRK dan Pansus Pilgub serta Pansus Afirmasi dan Tim Kerja yang menyelesaikan masalah yang dihadapi OAP, misalnya aspirasi ASN OAP, tim sudah bekerja namun tidak ada dana. Agenda terdekat MRP yakni penjaringan aspirasi dengan turun ke daerah pemilihan dengan sosiasialisasi Permendagri DPRP dan Pergub tentang DPRK , namun belum dapat,” imbuhnya.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE mengungkapkan jika anggaran MRP ini sudah terpakai habis karena itu lebih banyak ke gaji, padahal dalam waktu dekat ada proses Pilgub, dimana Pilgub ini, MRP mempunyai salah satu tugas pokok yaitu memberikan pertimbangan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur terkait pertimbangan keaslian Orang Asli Papua (OAP) yang mencalonkan diri tersebut dan sampai saat ini belum ada pos anggaran untuk pembentukan Pansus Pilgub ini.
“Bagaimana MRP bisa melaksanakan tugas itu, kalau tidak ditunjang dengan biaya. Tentu, kami tahu MRP akan bentuk Pansus untuk memverifikasi apakah orang asli Papua atau ka tidak, itu butuh biaya. Ini tugas utama MRP,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Jhony Banua Rouw, DPR Papua akan meminta ijin prinsip untuk mendahului APBD supaya tugas utama MRP ini tidak terganggu dan jangan sampai agenda nasional yakni Pilgub itu terganggu karena tidak ada anggaran.
“Kami DPR Papua siap memberikan kebijakan untuk mendahului APBD gunakan pembiayaan yang tadi itu jadi prioritas. Saya dengar juga direses juga tidak ada anggaran, padahal itu kewajiban dan amanat undang undang sehingga harus dibiayai. Prinsipnya DPR Papua setuju untuk penggunaan anggaran untuk prorgam prioritas,” imbuhnya. (bat)
