JAYAPURA, Papuaterkini.com – Seringnya kegiatan aksi demo dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi ke gedung rakyat DPR Papua, bahkan terkadang aksi tersebut terpaksa harus dibubarkan aparat keamanan, tampaknya menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge, ST.
Untuk itu, Emus Gwijangge yang merupakan politisi Partai Demokrat ini, menyarankan agar koordinator aksi unjuk rasa maupun aparat keamanan untuk terus melakukan komunikasi demi tujuan aspirasi itu sampai di gedung wakil rakyat.
Apalagi, kata Emus Gwijangge, DPR Papua secara terbuka akan menerima aspirasi baik dalam bentuk demo damai, audiensi maupun diskusi.
“Ya, saya prehatin saja. Demo tujuannya menyampaikan aspirasi ke DPR Papua, tapi sering gagal. Mesti ada solusinya, agar aspirasi itu bisa sampai di DPR Papua,” kata Emus Gwijangge, Rabu, 3 April 2024.
Untuk itu, Emus Gwijangge menyarankan agar aparat kepolisian melakukan pendekatan secara humanis dengan berdiskusi dengan koordinator aksi sebelum pelaksanaan unjuk rasa itu.
“Mestinya, Kapolres melakukan pendekatan secara humanis kepada koordinator aksi demo, maunya apa. Terus kemudian mereka mau menyampaikan aspirasi itu kan welcome saja, artinya sesuai dengan undang undang. Yang penting tidak mengganggu kepentingan publik, tapi koordinatornya dipanggil, kemudian dibicarakan sama sama agar mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka sampai selesai,” ujarnya.
“Tapi, jika aparat keamanan mengambil tindakan sampai ada yang dapat pukul, tentu akan disayangkan. Karena pihak keamanan salah satu pihak yang menjaga keamanan untuk masyarakat, sehingga lebih bagusnya saran saya untuk besok besok sebelum aksi dipanggil atau dibicarakan untuk menyamakan persepsi, agar bisa aspirasi itu disampaikan ke tujuan,” sambungnya.
Ia berharap dalam aksi unjuk rasa itu, apa yang menjadi aspirasi dari para pengunjuk rasa itu, dapat disampaikan ke tujuan seperti ke DPR Papua.
“Nah, perlu ada titik temu antara koordinator demo dengan pihak aparat keamanan agar aksi unjuk rasa itu berjalan dengan tertib dan maksud dari unjuk rasa itu dapat tersampaikan dengan baik. Harus ada pendekatan persuasif, jangan sampai kedua belah pihak akhirnya jadi korban,” ujarnya.
Emus Gwijangge menegaskan bahwa DPR Papua sangat terbuka dan menerima aspirasi dalam bentuk demo, audiensi maupun diskusi.
“DPR Papua ini rumah rakyat sehingga semua aspirasi itu melalui gedung DPR, bukan di jalan atau dimana. Semua aspirasi bisa melalui DPR agar dapat ditindaklanjuti dengan menyampaikan aspirasi itu kepada para pihak yang berwenang sesuai aspirasi. Kita di DPR ini kan welcome saja, karena rakyat yang pilih kita. Pada periode pertama, memang saya sering terima banyak, namun diperiode kedua ini, jarang demo sampai ke DPR Papua,” ungkapnya.
Soal sering terjadi aparat keamanan menfasilitasi kendaraan kepada para pengunjuk rasa agar tidak melakukan long march, namun kadang tidak diterima para pengunjuk rasa, Emus Gwijangge menambahkan jika mestinya harus ada komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak.
“Ya, menyampaikan aspirasi itu mau jalan darat kah, pakai apa saja bisa. Tapi, aspirasi itu bisa sampai ke gedung DPR Papua agar kita tangani. Di sisi lain juga, kadang juga pihak aparat keamanan menfasilitasi kendaraan tapi kadang mereka tidak mau. Untuk itu, sarankan agar kedua belah pihak harus sepakat dulu atau ada komunikasi yang baik agar aspirasi itu bisa tersalurkan melalui DPR Papua,” imbuhnya. (bat)
