BTM Resmi Daftar Balon Gubernur di PDI Perjuangan Papua

Dr Benhur Tomi Mano menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon gubernur kepada Ketua Tim Penjairngan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDI Perjuangan Papua, Danny Tamboto, Selasa, 7 Mei 2024.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com –  Dr Benhur Tomi Mano resmi mendaftar sebagai bakal calon (balon) Gubernur Papua di Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDI Perjuangan, Selasa, 7 Mei 2024.

Benhur Tomi Mano yang akrab disapa BTM ini, datang didampingi tim langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Danny D Tamboto.

“Kami atas nama tim menyampaikan permohonan maaf karena keterlambatan kami kesini, karena kami baru saja mendaftar di PAN dan Partai NasDem,” kata BTM ketika akan menyampaikan berkas.

Diakui, dalam proses pendaftaran dan penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua, ia telah mengambil formulir pendaftaran dan berkas telah dilengkapi sesuai persyaratan untuk diserahkan kepada Tim Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DPD PDI Perjuangan Papua untuk dikoreksi, apakah sudah lengkap atau belum.

“Kami doakan PDIP bisa memberikan kepercayaan kepada kami untuk maju dalam pemilihan gubernur Papua 2024 – 2029,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Danny D Tamboto mengapresiasi Benhur Tomi Mano yang telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Papua di PDI Perjuangan Papua.

“Saya mewakili tim penjaringan dan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, memberikan apresiasi kepada bapak BTM sebagai kader yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur. Dengan pengembalian berkas ini, tentu kami melihat beliau sangat serius untuk maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024,” katanya.

Danny mengatakan  jika batas waktu pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur itu, sampai Senin, 7 Mei 2024 pukul 17.00 WIT.

Diungkapkan, sudah ada 7 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang mendaftar di DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua.

“Ada 4 bakal calon gubernur Papua dan 3 bakal calon wakil gubernur Papua. Untuk bakal calon gubernur, diantaranya bapak Dr Benhur Tomi Mano, Herry Ario Naap, SSi, MPd sebagai Ketua DPD. Beliau berdua ini sebagai kader PDI Perjuangan, tentu penyaringan bakal calon ini dilakukan oleh DPP lewat survey nanti,” ujarnya.

“Bakal calon gubernur lain yang mendaftar yakni Toenjes Maniagasi, namun sampai saat ini beliau belum ada konfirmasi untuk pengembalian berkas dan bakal calon gubernur lain yakni bapak Komjen Pol (Purn) Pauluw Waterpauw sudah mengembalikan berkas tadi dan pak Herry Naap akan mengembalikan berkas nanti sore,” sambungnya.

Sementara itu, bakal calon wakil gubernur yang sudah mengembalikan berkas yakni Yunus Wonda dan Yermias Bisai. Sedangkan, Boy Markus Dawir sudah berkomunikasi akan mengembalikan berkas, mungkin sore,” katanya.

Soal dua kader PDI Perjuangan baik Herry Ario Naap dan Benhur Tomi Mano yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, Danny Tamboto menegaskan meski kader namun harus tetap mengikuti tahapan dan prosedur penjaringan bakal calon kepala daerah.

“Tentu kedua kader ini, akan ditentukan oleh DPP DPI Perjuangan lewat survey. Meski pak Herry Naap sendiri sebagai ketua DPD, tidak lalu beliau mendapat prioritas. Semua akan sama dalam penyaringan bakal calon melalui survey. Jika pak BTM nanti dalam survey elektabilitas tinggi, tentu pak BTM yang kemungkinan mendapatkan rekomendasi atau sebaliknya maupun eksternal yang mendaftar. Karena kami membuka luas dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah ini, semua berkompetisi secara transparan, apalagi proses penyaringan dilakukan oleh DPP,” sambungnya.

Soal adanya informasi bahwa DPP PDI Perjuangan bahwa mendorong BTM sebagai bakal calon gubernur, sedangkan Herry Naap sebagai bakal calon Bupati Biak Numfor, Danny Tamboto tampak enggan mengomentari.

“Kalau menyangkut itu, nanti menjadi keputusan DPP, bukan kami DPD. Bukan kewenangan kami untuk menentukan itu. Soal siapa yang mendapatkan B1KWK itu, itu urusan DPP,” imbuhnya. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *