DPR Papua Minta Audit Khusus Terhadap BPSDM Terkait Penggunaan Dana Beasiswa

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Rapat Baadan Musyawarah DPR Papua memutuskan untuk meminta instansi teknis untuk melakukan audit khusus terhadap BPSDM Provinsi Papua terkait penggunaan anggaran program Beasiswa Unggul Papua.

“Salah satu rekomendasi kita, minta dilakukan audit khusus terhadap BPSDM Papua, karena temuan Pansus Beasiswa DPR Papua ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin rapat Bamus DPR Papua.

Dikatakan, dari informasi yang didapat dan laporan dari Pansus Beasiswa DPR Papua bahwa ada kecurigaan atau indikasi penggunaan anggaran yang tidak tepat, ada beberapa data-data yang double dan itu hal teknis sekali.

“Namun, kita tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah. Maka kita minta kepada instansi teknis seperti BPK RI atau Inspektorat untuk melakukan audit lebih detail atau audit khusus kepada BPSDM Papua,” tandasnya.

Apalagi, lanjut Jhony, program beasiswa unggul Papua itu menggunakan uang rakyat dan kepentingannya untuk anak-anak Papua agar memiliki masa depan dan kembali membangun Papua. “Jadi, harus kita kawal uang rakyat itu, penggunaannya tepat sasaran, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat kita,” ujarnya.

Dikatakan, dalam rapat Bamus DPR Papua itu, Pansus Beasiswa DPR Papua menjelaskan temuan-temuan mereka terhadap penggunaan dana beasiswa yang masih butuh penjelasan lebih.

“Kami juga membahas terkait dengan kondisi Pansus Beasiswa, tadi mereka menyampaikan bahwa di dalam temuan temuan mereka masih sangat banyak hal yang butuh penjelasan lebih penggunaan anggaran untuk membayar beasiswa. Kita berharap mengantisipasi agar tidak ada lagi masalah terkait beasiswa, maka kita akan coba kita bicarakan, sehingga waktu APBD Perubahan kita bisa menback up kekurangan dari ade ade mahasiswa yang sedang kuliah itu,” jelasnya.

Apalagi, imbuhnya, diketahui ada kewajiban dari kabupaten/kota yang belum diselesaikan kepada Pemprov Papua, sehingga harus diantisipasi dengan baik agar penganggaran dapat disiapkan dengan baik agar tidak menggangu aktivitas belajar bagi mahasiswa penerima beasiswa itu. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *