JAYAPURA, Papuaterkini.com – Warga Dok XI Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan, termasuk biaya masuk SD, SMP dan SMA pada tahun ajaran baru 2024.
Hal ini disampaikan warga kepada Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE saat melakukan kegiatan Reses di Dok IX Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat, 24 Mei 2024.
Saharuddin, salah seorang warga Dok IX Jayapura Utara, mengeluhkan terhadap biaya pendidikan di Kota Jayapura. “Uang SPP di Papua, boleh dikatakan mahal. Saya ini orang Buton, beberapa kali pulang ke Buton sana, itu SPP untuk SD, SMP dan SMA itu bebas alias gratis, mengapa kita di Papua tidak?,” kata Saharuddin.
Lelaki yang sudah 52 tahun tiinggal di Dok IX, mengaku heran ketika biaya pendidikan yang mahal ini. Kenapa Papua tidak bisa membebaskan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan SMA.
“Ini menjadi pertanyaan. Padahal, Papua memiliki SDA tinggi, daerah kaya, tetapi kenyataan di lapangan, justru SPP mahal sekali. Jangankan ditiadakan, diturunkan saja tidak bisa,” ujarnya.
Warga lainnya, juga mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di Kota Jayapura. Pasalnya, untuk masuk ke SMA saja, harus mengeluarkan biaya Rp 5 juta, sedangkan untuk masuk SMP sedikitnya Rp 3 juta, belum lagi uang komite per bulan Rp 300 ribu.
“Uang masuk pendaftaran SMA Rp 5 juta. Uang komite Rp 300 ribu setiap bulan” kata warga menambahkan.
Sedangkan, untuk biaya masuk SD Rp 800 ribu bahkan ada yang Rp 2 juta, belu lagi membayar SPP setiap bulan. Sementara itu, untuk masuk SMP sebesar Rp 1,4 juta, bahkan ada yang Rp 3,5 juta.
Begitu juga untuk beasiswa, terjadi ketidakadilan dalam penerimaan beasiswa bagi anak-anak sekolah di Kota Jayapura.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, memang ada keluhan tingginya biaya pendidikan di Kota Jayapura, sehingga menjadi beban orang tua murid. Apalagi, bagi orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap, tentu akan menjadi sangat beban.
“Selain tingginya biaya pendidikan, juga ada yang menyampaikan tidak ada keadilan untuk pemberian pelayanan pendidikan, contohnya beasiswa yang diberikan kepada anak Port Numbay lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak Serui, Sentani dan lainnya, padahal sama-sama anak Papua,” ujarnya.
Padahal, kata JBR, sapaan akrabnya, jika dana Otsus diberikan untuk orang Papua. Mestinya, biaya pendidikan jika disamakan, tidak masalah. Apalagi, non Papua tidak mendapatkan beasiswa atau subsidi sama sekali.
“Memang ini menjadi tufoksinya Kota Jayapura. Kita provinsi, akan menghimbau atau minta. Tapi, tadi masyarakat meminta jika saya menjadi wali kota bagaimana? Dan, saya berkomitmen jika saya menjadi wali kota yang pertama saya akan kasih gratis semua biaya pendidikan di Kota Jayapura bagi anak-anak yang berusia sekolah, karena sekolah itu wajib, tidak pandang itu adalah anak Port Numbay, itu anak Papua atau non Papua, tapi semua orang tuanya pegang KTP Kota Jayapura wajib dapat pendidikan gratis,” bebernya.
“Artinya, kita tidak berikan kepada orang tuanya, tapi kita intervensi pelayanannya, waktu masuk sekolah tidak perlu bayar lagi uang sekolah, uang pembangunan, SPP, uang komite dan lainnya, itu semua gratis, pemerintah semua tanggung,” sambungnya.
Bahkan, lanjut Ketua DPD Partai NasDem Kota Jayapura ini, akan mendorong guru agar memiliki kualitas yang baik agar dapat melayani dengan baik dan mendapatkan gaji yang layak.
“Tadi, kami mendengar ada sekolah yayasan itu terpaksa ada yang harus membebani biaya yang besar kepada anak sekolah, tapi ada juga sekolah yayasan yang tidak bisa membayar honor guru dengan upah yang tidka memenuhi standar UMP, bahkan dibayar 3 bulan sekali, tentu tidak fokus dan akan mencari tambahan penghasilan. Nah, inilah permasalahan pendidikan yang kompleks, kita harus bisa selesaikan itu,” imbuhnya.(bat)
