JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Partai Gelora Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw mengakui Paulus Waterpauw punya nama besar yang terus menuai dukungan dalam Pilkada Provinsi Papua tahun 2024.
Edison menilai Paulus Waterpauw layak menjadi calon Gubernur Papua, karena sudah berpengalaman di birokrasi saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
“Dari semua calon yang muncul hari ini, semuanya belum pernah menduduki jabatan gubernur. Sementara Kaka Besar sudah pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, sehingga sudah punya pengalaman di birokrasi,” katanya, Selasa, 30 April 2024.
Edison menyebutkan Paulus Waterpauw juga memiliki kemampuan mumpuni di bidang kepolisian. Mulai dari jabatan Kapolda di Papua dua kali, Kapolda Papua Barat, Kapolda Sumatera Utara hingga jabatan terakhir Kabaintelkam Polri dengan pangkat bintang tiga.
“Kalau Bapak Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua, maka masyarakat akan mendapatkan jaminan keamanan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi Papua saat ini tidak baik-baik saja sehingga dibutuhkan pemimpin yang berlatar belakang Polri seperti Paulus Waterpauw agar memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua.
Lebih lanjut, penduduk Papua heterogen, masyarakat dari Sabang sampai Merauke ada di pulau ini. Masyarakat ingin adanya keamanan, baik dalam ekonomi, berdagang, berkantor, beraktivitas, pendidikan, membutuhkan kenyamanan.
“Maka sosok Kaka Besar PW bisa atau mampu memberikan jaminan keamanan itu. Beliau sangat layak dan masyarakat Papua harus memberikan kepercayaan kepada Kaka Besar PW untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Papua,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura itu.
Dia menekankan, siapapun anak asli Papua dari Sorong sampai Merauke yang memiliki kemampuan berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Gubernur Papua.
“Kita memilih gubernur yang memimpin semua orang di Papua, bukan memilih kepala suku atau ondoafi. Jadi, semua anak-anak Papua yang ada di Tanah Papua berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai gubernur, bupati, walikota. Tidak boleh mengkotak-kotakan anak Papua karena semua punya hak untuk membangun daerah,” tandasnya.
Apalagi, saat ini dengan adanya pemekaran Papua, bukan berarti dimekarkan secara adat, budaya dan masyarakatnya, namun yang dimekarkan adalah daerah administrasi. Maka, siapa saja berhak mencalonkan dan dicalonkan menjadi Gubernur Papua. Entah dia dari Meepago, Lapago, Animha atau daerah Papua lainnya. Jika sosok yang dicalonkan atau mencalonkan punya kemampuan memimpin dan mendengarkan aspirasi rakyat, bisa dicalonkan menjadi Gubernur Papua.
“Kita memilih gubernur yang memimpin rakyat, bukan memilih kepala suku atau ondoafi. Tapi kita memilih gubernur yang akan memimpin semua orang di Provinsi Papua. Jadi semua anak-anak Papua yang ada di Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai gubernur, bupati, walikota. Tidak boleh mengkotak-kotakan anak Papua karena semua punya hak untuk membangun daerah,” imbuhnya. (bat)
