JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Partai Golkar tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di Provinsi Papua.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Papua, drh Constant Karma didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Tan Wie Long, SH, MH mengakui memang banyak pertanyaan kenapa Partai Golkar tidak membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak tahun 2024.
“Ada pertanyaan begini, mengapa Partai Golkar tidak membuka pendaftaran? Jadi, kami ingin menjelaskan bahwa kenapa partai lain membuka pendaftaran, sedangkan kami (Partai Golkar) tidak membuka pendaftaran,” kata Constant Karma di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Sabtu, 18 Mei 2024.
Constant Karma menegaskan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Papua tegak lurus dengan DPP Partai Golkar di Jakarta.
Dikatakan, sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur, sudah sejak 20 November 2023 lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto sudah memberikan surat perintah dan penugasan kepada semua bakal calon kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.
“Waktu itu, bakal calon gubernur ada 15 orang, termasuk di Jawa Barat, Ridwan Kamil dan lainnya, termasuk bupati dan wali kota. Nah, waktu itu kami sudah ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota, lalu kami ada penugasan, yang saya ingat pertama kami punya tugas organisasi dan kami sebagai bakal calon untuk koordinasi dengan DPD provinsi, kabupaten dan kota untuk suksesnya Pilpres dan Pileg. Nah, proses itu sudah berjalan dan telah selesai, sehingga saat ini tahap berikutnya adalah menuju Pilkada,” jelas Mantan Wakil Gubernur Papua ini.
“Kami mendapat surat dari DPP Partai Golkar bapak Erlangga Hartarto yang diwakili oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Dolly Kurnia Tanjung untuk tahapan penjaringan calon kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, bukan lagi bakal calon ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia yang sudah ditetapkan bakal calon kepala daerah pada tahun 2023, tetap dan tidak berubah. Tetapi, dalam surat ini, jika ada penambahan, maka Partai Golkar sebagai partai terbuka, maka bisa langsung berkoordinasi ke DPP Partai Golkar.
“Dengan kata lain, DPP tidak memperkenankan kami DPD Partai Golkar provinsi, kabupaten dan kota untuk tidak membuka pendaftaran,” jelasnya.
Apalagi, bakal – bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sudah ada sejak tahun lalu. “Jadi, kami tidak membuka pendaftaran. Nah, itu membuat timbul banyak pertanyaan, sehingga sore ini saya dan ketua harian perlu memberikan penjelasan,” katanya.
Bahkan, ungkap Constant Karma, jika saat ini calon – calon kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota itu, sudah disurvey pertama. DPP Partai Golkar telah menetapkan 14 lembaga survey, kemudian dibagi ke semua provinsi di Indonesia.
“Kami 6 provinsi di Tanah Papua itu adalah LSI (Lembaga Survey Indonesia). Jadi, kami bahkan saat ini calon-calon kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota ini sudah disurvey. Ada poin – poinnya, yang disurvey apa saja, itu ada suratnya. Tetapi, intinya adalah survey tentang calon kepala daerah provinsi atau bupati dan wali kota elektabilitasnya dan popularitas. Nanti hasil survey LSI ini dilaporkan ke DPP Partai Golkar langsung, bukan kepada DPD,” bebernya.
Survey kedua akan dilakukan pada bulan Juni 2024, untuk melihat pasangan calon yang cocok dan berpotensi memang Pilkada. Sedangkan, survey ketiga akan dilakukan awal Agustus 2024.
“Survey kedua itu, pertengahan sampai akhir Juni, lalu Juli akhir sudah mulai muncul pemasangan awal dari calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik provinsi maupun bupati dan kota. Lalu, awal Agustus 2024, survey untuk elektabilitasnya dan DPP akan membahas koalisi – koalisi pendukung dan itu akan diputuskan oleh DPP, koalisi mana yang akan mendukung,” paparnya.
Constant Karma mengatakan, dalam surat DPP Partai Golkar, ini, dalam poin 2 bahwa DPD Partai Golkar tidak diperkenankan untuk membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Tan Wie Long menambahkan, sesuai surat edaran DPP Partai Golkar itu, disampaikan dan diberitahukan kepada seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar se Indonesia.
“Pemberitahuan ini untuk dilaksanakan yang terkait larangan bagi DPD I dan DPD II Partai Golkar se Indonesia untuk membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu yang pertama,” katanya.
Poin kedua, ujar Politisi yang akrab disapa Along ini, apabila di DPD I Partai Golkar maupun DPD II Partai Golkar mempunyai dinamika bakal – bakal calon yang potensial dari luar dari Partai Golkar, maka diarahkan untuk berhubungan langsung ke Wilayah Pemenangan DPP Partai Golkar di Jakarta.
“Oleh karena itu, saya bersama pak Ketua Dewan Pertimbangan DPD Pertai Golkar Papua ingin menyampaikan kepada media supaya semua bakal-bakal calon yang mungkin masih berminat untuk berproses, silahkan saja menghubungi DPP Partai Golkar. Kami di daerah harus taat azas apa yang disampaikan ke DPP,” ujarnya.
Secara pribadi sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua, Along menilai hal ini merupakan sebuah dinamika baru di dalam tubuh Partai Golkar, karena sebelum-sebelumnya, Partai Golkar membuka pendaftaran, tetapi Pilkada Serentak 2024 ini, Partai Golkar tidak membuka pendaftaran.
“Saya pikir sangat positif sekali dinamika ini, mungkin melihat evaluasi hal-hal yang lalu, ya kita tidak menjustice hal-hal yang negatif , tetapi tujuan dari surat ini, bagi kami sangat positif dan kami sebagai kader harus melaksanakan itu dan taat azas,” tandasnya.
Ditanya apakah karena sudah ada bakal calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tahun 2023 sehingga Partai Golkar tidak membuka pendaftaran? Along mengatakan bahwa hal itu berproses dari internal partai dari rakerda tahun 2023.
“Jadi, begini dari proses kita secara internal itu, kami di tahun lalu melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Nah, di dalam rakerda itu, salah satunya mendengar langsung dari internal atau kader-kader Partai Golkar, apakah dari komdis, komlur mendengar kira-kira potensial dari calon-calon kepala daerah yang berasal dari internal Partai Golkar siapa untuk segera diusulkan,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini merupakan hal yang baru bagi kader dan hal ini merupakan penghormatan kepada kader yang betul-betul berasal dari internal yang berproses yang berjalan sudah puluhan tahun dan itu peluang yang bagus.
“Sekali lagi, itu menjadi titik dasar dari DPP Partai Golkar agar kami tidak diperkenankan untuk membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.
Diakui, dalam rakerda tahun 2023, memang muncul banyak bakal calon baik provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Provinsi Papua awalnya ada tiga bakal calon gubernur yakni Constant Karma, Abisai Rollo dan Piter Gusbager.
Dikatakan, setelah Pileg ini, baru mulai muncul calon – calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota.
Contan Karma mengatakan, Partai Golkar di Papua, dari 6 kursi DPR Papua naik menjadi 10 kursi DPR Papua, maka sudah melampaui persyaratan 20 persen untuk bisa mengusung sendiri pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
“Tanpa koalisi bisa, tapi untuk mendukung proses politik, kami tetap berkoalisi dengan partai lain. Untuk menang itu tentu butuh koalisi dan nanti DPP yang akan membahas hal itu bersama DPP partai koalisi. Intinya harus koalisi untuk membangun daerah, sama-sama kita menang dulu, baru sama-sama untuk kita bangun,” kata Constant Karma lagi.
Sementara itu, Along juga mengatakan jika bicara internal Partai Golkar sudah jelas bakal calon kepala daerah sesuai putusan hasil Rakerda DPD Partai Golkar Provinsi Papua tahun 2023, yakni Constant Karma, Abisai Rollo dan Piter Gusbager.
Namun, diakui, dinamika berjalan terus, sehingga tentunya DPP Partai Golkar akan memantau semua ini, pada akhir penerimaan surat tugas bakal calon Gubernur Papua untuk memenangkan Pilpres dan Pileg waktu itu, maka tinggal 1 nama yakni bapak Constan Karma, karena Abisai Rollo dan Piter Gusbager mengundurkan diri sebagai bakal calon gubernur.
“Jadi, tetap bapak Constant Karma yang mendapatkan surat tugas itu. Sedangkan, pak Abisai Rollo dipercaya sebagai bakal calon Wali Kota Jayapura dan pak Piter Gusbager dipercayakan sebagai bakal calon Bupati Keerom. Itu setelah rapat 10 Maret 2024 di DPP Partai Golkar,” imbuhnya.
Constan Karma menambahkan, pada 10 Maret 2023 di Jakrta, DPP Partai Golkar rapat tentang bakal-bakal calon yang dibahas untuk menjadi calon kepala daerah dan resmi ada surat tugas.
“Saya sudah masuk survey tahap pertama sebagai calon Gubernur Papua. Jadi, nanti calon – calon ini disurvey. Nanti survey kedua dilihat calon-calon ini mana elektabilitasnya tinggi, nanti bisa dipasang-pasangkan, hingga akhir Juli mulai muncul pasangannya. Jadi, DPP memutuskan berdasarkan survey. DPP akan membuat pasangan calon itu berdasarkan survey. Jadi, datanya jelas. Tidak maunya calon, tapi berdasarkan survey yang obyektif,” ungkapnya.
Ditanya jika hasil survey ia kalah elektabilitasnya dari calon lain? Constan Karma menyerahkan itu kewenangan DPP Partai Golkar.
“Jika hasil survey bilang saya calon gubernur, ya saya calon gubernur. Kalau survey bilang saya calon wakil gubernur, ya saya calon wakil gubernur. Itu urusan DPP, setelah dua survey jalan baik elektabilitas dan popularitas,” pungkasnya. (bat)
