JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pasangan calon Wali Kota Jayapura nomor urut 2 Jhony Banua Rouw – HM Darwis Massi memastikan ketika dipercaya memimpin Kota Jayapura, akan berlaku adil untuk semua warga, tidak ada diskriminasi dalam kebijakan pembangunan.
“Saya pastikan, JBR – HADIR tidak akan pilih kasih. Semua adalah masyarakat Papua yang harus kita bantu, terutama lebih khusus anak Papua,” katanya dalam Kampanye Tatap Muka Bersama Warga Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Jayapura Selatan, Jumat, 25 Oktober 2024.
Bahkan, JBR secara tegas menyatakan tidak akan membeda-bedakan antara anak Port Numbay, Tabi, Serui, Biak dan lainnya, karena semua anak Papua yang hidup di Kota Jayapura.
“Jika kita mulai dengan membeda-bedakan itu. Kalau kita mulai membedakan itu, bedanya tadi jika anak Port Numbay punya hak ulayat, manfaat tadi misalnya hak ulayat bisa dapat uang setiap saat, tapi pelayanan publik harus merata,” ujarnya.
“Jika kita mulai dengan sekat-sekat sesama anak Papua, kita sedangkan tanamkan benih-benih perpecahan sesama anak Papua. Maka kita Papua tidak bisa akan maju, tidak akan bergandengan tangan karena adanya sekat-sekat itu. Itu yang saya maksud, pemerintah tidak boleh melakukan sekat-sekat itu,” sambungnya.
Menurutnya, ada bagian-bagian yang memang akan diberikan prioritas, misalnya sertifikat dan hak ulayat. Sebab, harus diakui bahwa itu milik anak-anak Port Numbay, sehingga jika ada investor yang masuk, maka mereka yang akan menikmatinya.
“Mereka yang akan menikmati, mereka yang akan dapat uang disana, anak-anak mereka bisa masuk jadi pegawai, ada sisa baru untuk yang lain, karena kita sama-sama,” jelasnya.
Dalam kampanye tatap muka bersama warga Hamadi Gunung, Calon Wali Kota Jayapura nomor urut 2 Jhony Banua Rouw juga memaparkan program unggulannya, salah satunya sekolah gratis untuk semua anak usia sekolah di Kota Jayapura tanpa memandang suku, agama dan ras.
“Kami akan berikan sekolah gratis bagi anak-anak yang ada di Kota Jayapura. Kami tidak pandang, dia anak Port Numbay, Tabi, Sentani, Wamena, Yahukimo, Serui, Biak, Supiori, Jawa, Makassar, Padang semua dapat sekolah gratis di Kota Jayapura,” katanya.
Sebab, lanjut JBR, itu menjadi tanggungjawab pemerintah menyiapkan generasi Papua khususnya generasi yang ada di Kota Jayapura.
“Kami pastikan anak masuk sekolah tidak bayar uang masuk sekolah, kalau selama ini uang masuk sekolah dari Rp 1 juta – Rp 6 juta, itu akan kita hilangkan. Juga uang SPP, itu akan kita hilangkan semua. Tidak ada biaya – biaya di sekolah, anak-anak masuk datang dan sekolah di sana dan kami pastikan bisa dilaksanakan. Ada buku dan seragam disana, itu kita akan atur agar semua kali bisa masuk dan sekolah gratis, bukan sekolah murah. Tapi tidak bayar apa-apa,” paparnya.
JBR memastikan sekolah gratis bisa dilakukan di Kota Jayapura, karena itu tergantung pemimpinnya punya hati atau tidak. Apalagi, sekolah gratis itu sudah dilakukan di Kepulauan Yapen, Kaimana dan daerah lain di Indonesia.
Bahkan, JBR mengklaim memiliki data sekolah yang ada di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Menurutnya, APBD Kota Jayapura mencapai Rp 1,6 triliun dan 20 persen harus untuk pendidikan.
“Rp 1,6 triliun itu sama dengan Rp 320 miliar untuk biaya pendidikan di Kota Jayapura. Lalu hari ini uang itu kemana? Kalau sudah dikasih ke sekolah, saya punya datanya. Kalau pemimpinnya mau, pasti bisa, karena uang banyak Rp 320 miliar, belum lagi dari dana BOS mencapai Rp 46 miliar, sehingga sekolah gratis bisa dilakukan di Kota Jayapura,” pungkasnya.(bat)
