JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua menyetujui Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi perdasi dalam rapat paripurna, Rabu, 17 Juli 2025, malam.
Sebelumnya, dalam pandangan akhir fraksi, lima fraksi di DPR Papua, masing-masing Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan dan Fraksi Gerakan Amanat Persatuan menyatakan menerima dan menyetujui raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perdasi dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Papua.
“Pada persidangan kali ini, DPR Papua telah menyetujui dan menetapkan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,” kata Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, ST, MM dalam sambutannya pada penutupan sidang paripurna, Rabu, 16 Juli 2025.
Diungkapkan, dalam Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diketahui pendapatan dimana realisasinya sebesar Rp 3,09 triliun dari anggaran Rp 3,044 triliun.
Untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp 3,802 triliun dari anggaran sebesar Rp 4,255 triliun, surplus atau devisit dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 3,059 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp 3,82 triliun, sehingga terdapat devisit anggaran sebesar Rp 742 miliar.
Sedangkan, realisasi pembiayaan sebesar Rp 1,26 triliun dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 40 miliar. Sedangkan, pembiayaan netto sebesar Rp 1,22 triliun dan devisit anggaran sebesar Rp 742 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau silpa sebesar Rp 486,1 miliar.
“Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, paling lambat 3 hari setelah mendpaatkan persetujuan bersama dengan eksekutif disampaikan kepada Kemendagri untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum diundangkan ke dalam lembaran daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Dr Agus Fatoni dalam pidato pendapat akhir kepala daerah menyampaikan meski ia baru menjabat Pj Gubernur Papua, namun ia merasakan semangat kemitraan dan komitmen yang sangat kuat dari seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua untuk membangun Papua yang lebih baik, transparan dan akuntabel.
“Ini dapat dilihat dari pencapaian yang kita peroleh dalam pengelolaan keuangan daerah, berada dalam kinerja yang sangat baik, dimana diantaranya dari hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
Menurutnya, hal itu merupakan hasil sinergi dan wujud transparansi, akuntabilitas, ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD tahun 2024.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua melalui pendapat akhir fraksi yang menerima dan menyetujui terhadap Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua 2024,” katanya.
Setelah mendengar dengan cermat melalui pandangan fraksi, laporan Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, menurutnya, ada beberapa hal penting dan prioritas untuk dicermati bersama.
Pertama, kata Pj Gubernur Agus Fatoni, kinerja pendapatan daerah terhadap APBD cukup efektif, apalagi capaiannya melebihi target, sedangkan dari sisi belanja realisasinya mencapai 89,34 persen yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 85,51 persen.
Begitu juga terhadap pembiayaan daerah dimana realisasinya mencapai 101,39 persen dan Silpa 2024 ditutup sebesar Rp 486,18 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.
Dikatakan, terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kapasitas fiskal daerah dibutuhkan terobosan dalam meningkatkan PAD, mengingat sumber pendapatan daerah Provinsi Papua masih tergantung sangat besar pada pendapatan transfer pusat.
“Oleh karena itu, Pemprov Papua akan memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah khususnya peningkatan PAD agar lebih optimal dan inovatif serta upaya penggalangan sumber potensial dalam meningkatkan PAD, salah satunya pengelolaan aset daerah termasuk aset yang dipisahkan dengan meningkatkan kinerja BUMD,” imbuhnya.(bat)
