JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua memulai penanaman perdana padi di Kota Jayapura sebagai tindak lanjut program cetak sawah tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar mendorong kemandirian pangan, khususnya beras, di Tanah Papua.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan (TPHP) Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, menyampaikan bahwa pada 2025 terdapat empat lokasi cetak sawah di Papua. Salah satunya berada di Kota Jayapura dengan luas mencapai 100 hektare.
“Penanaman perdana hari ini dilakukan di lokasi Muara Tami. Dengan kegiatan ini, Kota Jayapura dinyatakan siap melakukan penanaman padi seluas 100 hektare,” ujar Lunanka usai bertemu Gubernur Papua di Jayapura, Kamis (19/2/2026).
Ia berharap, ke depan Kota Jayapura dapat menjadi salah satu wilayah andalan dalam pengembangan cetak sawah di Papua. Tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan perluasan cetak sawah hingga 30.000 hektare.
“Ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua agar Papua maju dalam swasembada pangan, bahkan menuju kedaulatan pangan,” katanya.
Kementan Dukung Verifikasi dan Perencanaan Teknis
Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw, mengatakan pihaknya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian mendukung penuh usulan Pemprov Papua terkait cetak sawah 30.000 hektare.
“Usulan ini sangat kami apresiasi dan pada prinsipnya Kementerian Pertanian terbuka terhadap target yang diusulkan daerah,” ujar Aser.
Ia menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah verifikasi lahan bersama Direktorat Pemetaan Lahan Pertanian, dilanjutkan dengan survei, investigasi, dan desain (SID) guna menyiapkan dokumen perencanaan teknis.
Menurut Aser, saat ini kemampuan Papua dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri baru sekitar 10 persen. Artinya, Papua masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Dengan realisasi cetak sawah 30.000 hektare, Papua diyakini dapat mencapai kemandirian beras. Bahkan, jika intensitas tanam bisa dilakukan dua kali setahun, Papua berpotensi surplus produksi.
“Kalau bisa tanam dua kali setahun, Papua bukan hanya mandiri, tapi juga surplus dan bisa memasok ke wilayah lain,” jelasnya.
Tantangan Alat Berat dan Skema Tahunan
Aser mengungkapkan, salah satu tantangan utama dalam program cetak sawah skala besar ini adalah ketersediaan alat berat, khususnya ekskavator. Untuk mengejar target 30.000 hektare dalam enam bulan, dibutuhkan sekitar 200–300 unit alat berat.
Karena program ini bersifat year by year dan bukan multiyears, setiap tahun target yang ditetapkan harus direalisasikan sesuai perencanaan teknis yang matang.
Ia juga mengapresiasi konsep Pemprov Papua yang berencana mengendalikan pekerjaan cetak sawah melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, jika skema ini berjalan efektif, Papua berpotensi menjadi model nasional dalam pengembangan pertanian berbasis daerah.
“Ini terobosan luar biasa. Jika Pemda bisa mengambil peran lebih besar dan berhasil, kami akan dorong menjadi model nasional,” ujarnya.
Gubernur Papua, lanjut Aser, menyambut baik rencana tersebut dan meminta seluruh pihak terkait bekerja maksimal, baik dalam aspek perencanaan maupun teknis lapangan, agar target kemandirian pangan Papua dapat tercapai. (bat)
