JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, khususnya yang mengabdi di sekolah-sekolah yayasan di seluruh wilayah Papua.
Melalui visi Papua Cerah, Gubernur Fakhiri menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan kajian komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada tenaga pendidikan non-negeri.
Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, mengatakan bahwa Gubernur telah memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua bersama Tim Percepatan Papua Cerah untuk melakukan pendalaman menyeluruh terhadap berbagai aspek kesejahteraan guru yayasan.
“Kita tidak boleh membiarkan ada kesenjangan kesejahteraan antara guru sekolah negeri dan guru yang mengabdi di sekolah-sekolah yayasan, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Mereka adalah pilar peradaban Papua,” ujar Rifai dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, 25 Februari 2026.
Instruksi Gubernur mencakup sejumlah langkah strategis awal, di antaranya:
Pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap guru dan tenaga kependidikan yayasan di seluruh kabupaten/kota yakni Kajian regulasi, termasuk kemungkinan penerapan skema bantuan hibah, subsidi, atau afirmasi berbasis kebijakan daerah maupun pemerintah pusat, Sinkronisasi dengan regulasi nasional agar kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola keuangan daerah, Analisis kemampuan fiskal daerah sebagai dasar perumusan kebijakan yang berkelanjutan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari akselerasi Papua Cerah yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Menurut Rifai, pendekatan yang diambil Gubernur Fakhiri bukan bersifat populis, melainkan berbasis data, regulasi yang kuat, serta perhitungan fiskal yang matang.
“Kebijakan yang baik harus berdiri di atas data, regulasi yang kuat, dan keberpihakan yang adil. Gubernur ingin memastikan setiap langkah benar-benar berdampak nyata dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Selain melakukan kajian internal, Pemerintah Provinsi Papua juga membuka ruang dialog bersama yayasan pendidikan, organisasi guru, serta para pemangku kepentingan, termasuk para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua.
Inisiatif ini disebut sebagai langkah awal reformasi kesejahteraan tenaga pendidikan non-negeri di Papua yang diharapkan menjadi fondasi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Papua Cerah dimulai dari ruang kelas. Dan ruang kelas yang kuat lahir dari guru yang sejahtera,” tutup Rifai. (bat)
